Prof Aziz Ungkap Dampak Ekonomi Proyek Tol Pejagan - Cilacap, Jangan Hanya Dikuasai Elit

TRIBUNBANYUMAS.COM, Proyek tol Jawa Selatan (Jasela) Pejagan – Cilacap yang melintasi sejumlah kabupaten, antara lain Brebes, Banyumas, Cilacap masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Pembangunan tol itu pun disambut antusias warga, khususnya di kabupaten yang dilintasi. 

Pembangunan tol diharapkan berdampak pada meningkatnya taraf ekonomi masyarakat serta kemajuan daerah. 

Namun di sisi lain, pembangunan tol juga akan melahirkan konsekuensi tergusurnya warga yang mulanya menempati wilayah tol. 

Meski mendapat ganti rugi atas lahan yang dibebaskan, mereka berpotensi kehilangan matapencaharian atau sumber ekonomi untuk kelangsungan hidup keluarga. 

Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Universitas Prof.Dr.Fathul Aminudin Aziz, MM mengatakan, keberadaan tol berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di daerah yang bisa mendukukung pergerakan ekonomi di daerah. 

Adanya tol sendiri juga menguntungkan bagi para penggunanya, yakni kaum menengah ke atas yang memiliki mobil atau kendaraan besar. 

“To jelas menguntungkan bagi orang menengah ke atas,”katanya dalam Podcast BRISIK Tribun Banyumas bertajuk Banyumas Darurat Tol -  Jasela Series

Sementara untuk masyarakat menengah ke bawah, dampaknya kurang. Mereka yang tidak memiliki mobil tentu tidak bisa memanfaatkan jalur tol. 

Termasuk bagi mereka yang lahannya terimbas proyek tol.  Meski mendapatkan ganti untung atas lahan yang dibebaskan, warga berpotensi kehilangan mata pencaharian atau sumber ekonomi untuk kelangsungan hidup mereka. 

Warung-warung di sepanjang jalur utama juga akan terdampak, sepi hingga menurun omzet karena adanya tol. Mereka tidak bisa lagi menarik pelanggan dari pengendara yang lewat karena telah beralih ke tol. 

“Coba lihat itu warung-warung di sepanjang jalan sampai Wangon itu banyak pusat kuliner,”katanya

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu membuat perencanaan matang, termasuk memikirkan nasib warga terdampak tol. Bukan terbatas pada mereka yang lahannya terkena proyek, namun juga warga lain yang ekonominya terdampak, misal pemilik warung. 

Pemerintah bisa mendata para warga terdampak, termasuk pemilik warung atau kios untuk dipikirkan nasibnya ke depan. 

Mereka bisa dialihkan atau difasilitasi agar bisa berjualan di rest area tol, sehingga tidak kehilangan pendapatan. Rest area harus bisa mengakomodir kepentingan rakyat kecil, utamanya UMKM yang terdampak proyek tol. 

Bukan dimonopoli pengusaha besar atau pemilik modal. 

“Warga juga bisa buka parkir di sekitar rest area, kan bisa diukur kapan waktu-waktu saat kendaraan padat di rest area,”katanya