Guru Kurang Pengaruhi Kualitas Pendidikan, PGRI Jateng Minta Pengangkatan Honorer Jadi PPPK Rutin

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (PGRI Jateng) Muhdi meminta pemerintah secara rutin mengangkat guru honorer sebagai aparatur sipil negara (ASN) lewat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Langkah ini dinilai menjadi solusi agar tak terjadi penumpukan guru honorer.

Sementara, kata Muhdi, guru honorer direkrut sekolah untuk memenuhi kebutuhan guru akibat terjadinya pensiun.

Menurut dia, di Jateng, jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya berkisar di angka 10 ribu-12 ribu guru.

Kata Muhdi, kondisi kekurangan guru ini terjadi di hampir 35 kabupaten/kota di Jateng.

Khususnya, di SD Negeri dan SMP Negeri, yang memiliki jumlah pensiun tinggi di setiap bulan.

"Saya sudah datang ke beberapa kabupaten, hampir semua kabupaten kota mengeluhkan kekurangan guru. Karena jumlah pensiun dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kan terus meningkat."

"Kalau rata-rata, mulai TK, SD, SMP Negeri, sekitar 10.000-12.000 ribu di Jateng yang pensiun (per tahunnya)," ungkap Muhdi dikutip dari Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Baca juga: Ramai-ramai Tenaga Honorer Datangi DPRD Banyumas, Tuntut Kejelasan Pengangkatan ASN

Muhdi menambahkan, saat ini, ada sekitar 4.000 guru honorer P1 yang belum diangkat PPPK.

Sementara, guru honorer di setiap kabupaten/kota di Jateng diperkirakan 100-200 guru honorer.

"Kalau 200 rata-rata per kabupaten, di provinsi kan sekitar 8.000."

"Kalau setiap tahun pemerintah mengangkat sekitar 7.000-8.000, saya pikir tidak akan terjadi lagi yang namanya honorer," lanjut Muhdi.

Dia pun memuji sistem yang diterapkan Dinas Pendidikan Cilacap dalam mengantisipasi kekosongan guru di sekolah.

Menurutnya, mereka mengajukan formasi PPPK setiap tahun berdasarkan jumlah guru yang akan pensiun tahun depan.

"Itu bagus ya, artinya punya perencanaan ya. Sekolah kan ndak boleh tidak ada guru. Kelas harus ada guru."