Berita Jateng

Permintaan Pj Gubernur usai Kemiskinan di Jateng Turun 0,30 Persen

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya dalam setahun terakhir.

ist/dok pemprov jateng
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana memaparkan data berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kemiskinan di Jateng, di Kantor BPS Jateng, Kota Semarang, baru-baru ini. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Berdasarkan Badan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah atau BPS Jateng, persentase penduduk miskin di wilayah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,30 persen.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya dalam setahun terakhir.

Dari 10,77 persen pada Maret 2023 menjadi 10,47 persen pada Maret 2024.

Baca juga: Rembug Pembangunan Jateng, Pj Gubernur Soroti Kemiskinan di 3 Daerah

pj gubernur jateng nana sudjana soal data kemiskinan di kantor bps
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana memaparkan data berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kemiskinan di Jateng, di Kantor BPS Jateng, Kota Semarang, baru-baru ini.

"Meskipun sudah menurun.

Kita harus tetap bekerja lebih keras.

Saya mengapresiasi stakeholder dan instansi terkait atas segala yang dilakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan ini," kata Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di Kantor BPS Jateng, baru-baru ini.

Hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,70 juta orang.

Baca juga: Masalah Pelik Kota Dawet Ayu, Hampir 15 Persen Warganya Terjerat Kemiskinan

Jumlah itu turun sebanyak 87,20 ribu orang dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 3,79 juta orang.

Ditinjau dari tempat tinggalnya, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 101,02 ribu orang, yaitu dari 1,97 juta menjadi 1,87 juta orang.

Sementara di perkotaan dari 1,82 juta orang menjadi 1,83 juta orang.

Persentase penduduk miskin perdesaan turun 0,53 persen, dari 11,87 persen menjadi 11,34 persen.

Demikian juga di perkotaan turun 0,07 poin persen dari 9,78 persen menjadi 9,71 persen.

Nana menjelaskan, dalam upaya penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Namun, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga sosial.

Baca juga: Organisasi Bentukan BJ Habibie Hadir di Banjarnegara, Ditantang Ikut Atasi Kemiskinan

Pun dengan instansi-instansi terkait seperti BPS, Bank Indonesia, Bulog, dan lainnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved