Pilkada Jateng 2024 Lebih Rawan Dibanding Pilpres, Ini Kata Pj Gubernur

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2024 dinilai lebih rawan dibandingkan dengan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana dalam acara Rakor Pemantapan Isu-isu Strategis Jelang Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan di Hotel Kesambi, Kota Semarang, Rabu (26/6/2024).

"Pilkada lebih rawan daripada Pilpres, karena pasangan calon (paslon) akan berhadapan di satu kabupaten/kota.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng Minta FKUB Aktif Cegah Konflik SARA Jelang Pilkada 2024

Semakin sedikit paslon, akan semakin rawan," ujar Nana.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, Nana menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng terus melakukan langkah-langkah koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan pihak-pihak terkait.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan partai politik untuk menegaskan kepada paslon agar mampu mengendalikan partisipan atau konstituennya agar tidak terprovokasi," lanjutnya.

Menurut Nana, dengan adanya sinergi yang baik, segala permasalahan dapat segera diatasi dengan efektif.

Baca juga: Kapolda Jateng Libatkan FKUB Jadi Cooling System Jelang Pilkada 2024

Ia memaparkan, ada empat indikator kesuksesan Pilkada, yaitu, tingginya partisipasi masyarakat, terjaganya iklim kondusif, berjalannya setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Nana menekankan bahwa Rakor yang menghadirkan Kesbangpolinmas dan Satpol PP se-kabupaten/kota Se-Jateng ini sangat penting. 

Rakor tersebut bertujuan untuk mengingatkan persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, baik dari pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, maupun TNI-Polri.

Baca juga: Bawaslu Banyumas Temukan Masalah dalam Proses Perekrutan Pantarlih Pilkada 2024

"Saya memastikan Pilkada serentak 2024 di Jateng akan berjalan aman dan sukses," tegas Nana.

Sementara itu, Karo Ops Polda Jateng, Kombes Pol Basya Radyananda, mengungkapkan, sejumlah isu kerawanan Pilkada yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah soal netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Isu netralitas politik ASN di Pilkada yang perlu kita perhatikan bersama," ujarnya.

Selain itu, Basya juga menyoroti kerawanan di daerah-daerah rawan bencana dan pulau-pulau terpencil. (*)

Baca juga: Pemkab Jepara Tekor, Wilayahnya Dibanjiri Baliho Bakal Calon Peserta Pilkada Tak Bayar Pajak Reklame