Ini Alasan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Setuju Tapera Ditunda

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Penolakan sejumlah kalangan terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) membuat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat menunda pelaksanaan program itu.

Program yang diharapkan bisa membantu masyarakat memiliki rumah itu akan ditunda pelaksanaannya hingga 2027 mendatang.

Dalam program ini, Menteri PUPR dan Menteri Keuangan bertindak sebagai Badan Pengelola atau BP Tapera.

Kesiapan menunda Tapera ini disampaikan Basuki seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Basuki menilai, masyarakat belum siap menerima kebijakan tersebut sehingga tidak perlu tergesa-gesa menerapkan program tersebut.

"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," kata Basuki.

Baca juga: Buruh Jateng Demo Tolak Tapera, Tuding Program Akal-akalan Himpun Dana Rakyat secara Paksa

Basuki menjelaskan, sejatinya, undang-undang Tapera sudah disiapkan sejak 2016.

"Sebetulnya, itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian, kami dengan Bu Menteri Keuangan, dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust, sehingga kami undur ini sudah, sampai 2027," ujar Basuki.

Ia juga menjelaskan, pemerintah, melalui APBN, memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk subsidi selisih bunga.

Dana yang dikucurkan untuk FLPP sebesar Rp105 triliun.

"Sedangkan untuk Tapera, mungkin dalam 10 tahun, bisa terkumpul Rp50 triliun. Jadi, effort dengan kemarahan ini (penolakan Tapera), saya nyesel betul."

"Saya tidak legowo lah, jadi apa sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga itu sudah Rp105 triliun, jadi kalau ada misalnya usulan, apalagi DPR misalnya (minta ditunda), ketua MPR untuk diundur."

"Menurut saya, saya sudah contact bu Menteri Keuangan, kita akan ikut (sepakat menunda)," terang Basuki.

Basuki menambahkan, pemerintah juga belum siap terkait sosalisasi.

Sehingga, menurut Basuki, akan lebih baik jika Tapera diundur sehingga tidak ada benturan antara pemerintah dengan masyarakat.

"Saya kira, iya (menunggu kesiapan masayarakat). Kenapa kita harus saling berbenturan, enggak-enggak (perlu seperti itu), insyaallah."

"Kalau yang punya rumah, sebagai penabung dan bunganya lebih besar dari deposito kalau dia mau ambil. Undang-undangnya menyampaikan wajib (ikut Tapera). Ini sosialisasinya kami juga lemah dan belum kuat," jelas Basuki.

Sebelumnya, kritik soal Tapera disampaikan anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri dalam raker dengan Menteri PUPR.

Baca juga: Tegas Tolak Sistem Tapera, Apindo Siap-siap Ajukan Gugatan ke Mahkaham Agung

Irine menyoroti adanya pemotongan gaji karyawan untuk program tersebut.

Menurutnya, subsidi itu kewajiban negara, bukan sesama warga negara.

"Kadangkala, ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan, 'Ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu'. Mohon maaf, Pak, subsidi itu kewajiban negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi."

"Kalau sesama warga negara, namanya gotong-royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi, Pak, mohon penjelasan tentang Tapera," kata Irine.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan program Tapera.

Program ini sudah diterapkan pada ASN, TNI, dan Polri.

Baca juga: Dipotong 3 Persen Per Bulan dari Gaji, Kapan Kepesertaan Tapera Berakhir dan Dana Bisa Dicairkan?

Sementara, untuk karyawan swasta dan pekerja mandiri, Tapera dijadwalkan baru dilaksanakan pada 2027.

Bagi karyawan swasta, iuran Tapera dipotong dari 3 persen gaji setiap bulan, dengan komposisi 2,5 bersumber dari penghasilan karyawan dan 0,5 persen dari pemberi kerja atau perusahaan.

Iuran Tapera ini dibayarkan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

Pemerintah mengatakan, iuran Tapera bersifat tabungan sehingga bisa dicairkan saat karyawan atau pegawai telah memenuhi persyaratan, semisal telah pensiun. (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Chaerul Umam/Muhamad Deni Setiawan/Seno Tri Sulistiyono)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Basuki dan Sri Mulyani Sepakat Tunda Tapera Sampai 2027: Tak Perlu Tergesa-gesa kalau Belum Siap.

Baca juga: Asus Kenalkan Tiga Laptop Anyar Berbasis AI, Ini Spesifikasi dan Harganya

Baca juga: Gercep PBNU Soal Izin Pengelolaan Tambang, Bikin PT di Bawah Tanggung Jawab Bendahara Umum