Bansos Rawan Dipolitisasi, KPK Minta Ada Perda Larangan Bagi-bagi Bantuan 2 Bulan Sebelum Pilkada

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah daerah melarang bagi-bagi bantuan sosial (bansos), dua bulan sebelum pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Hal ini dimaksudkan mencegah politisasi bansos seperti indikasi yang terjadi menjelang pemilihan presiden (Pilpres), 14 Februari 2024 lalu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta, larangan ini tegas dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Permintaan ini disampaikan Alex kepada kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran MCP tahun 2024, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

"Pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran hibah, bansos, dan pokir (pokok pikiran). Ini program yang akan bapak ibu lakukan di 2024," kata Alex saat menyampaikan pidato.

"Coba bapak ibu cek apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik. Cek, bandingkan dengan tahun sebelumnya," lanjutnya.

Baca juga: Kampanye Akbar di Wonosobo, Puan Maharani Tanggapi Fenomena Pembagian Bansos Jelang Pemilu

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Pemerintah Hentikan Sementara Penyaluran Bansos Bantuan Beras

Alex berharap, ada perda yang mengkoordinir pelaksanaan anggaran-anggaran tersebut.

"Saya berharap, ada perda atau apapun nanti yang melarang penyaluran bansos, dua sampai tiga bulan sebelum pilkada," harapnya.

Ia menegaskan, sebaiknya, bansos disalurkan sebelum pilkada atau setelah pilkada.

"Kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin. Menjelang pilpres kemarin banjir bansos. Dan masyarakat sangat senang sekali. Kita sudah menduga hal itu pasti terjadi," katanya. (Tribunnews.com/Rahmat W Nugraha)

Baca juga: Aktor Donny Kesuma Tutup Usia, Tiga Hari Dirawat di ICU akibat Lemah Jantung

Baca juga: Gempa Bumi Dangkal Magnitudo 2,8 Terjadi di Blora, Warga Tak Rasakan Getaran