Pengamat Menilai, Ambang Batas Ideal Parlemen 7 Persen: Agar Parlemen Didominasi Dukungan Publik

"(Konstitusional bersyarat di Pemilu 2029 dan berikutnya) sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan," ucap Suhartoyo.

Baca juga: Aturan Ambang Batas Parlemen Dinilai Berangus Suara Rakyat, Partai Baru Sulit Bersaing

Dengan berlakunya putusan ini sejak dibacakan, MK mengamanatkan norma Pasal 414 ayat (1) UU 2/2017 tentang ambang batas parlemen perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

1. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

2. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau presentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

3. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik.

4. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahap penyelenggaraan Pemilu 2029.

5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. (Tribunnews.com/Rahmat W Nugraha)

Baca juga: Dukung PDIP Jadi Oposisi dan Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Warga Kirim Karangan Bunga

Baca juga: Warga Masin Kudus Bagi-bagi Paha Ayam di Tradisi Sewu Sempol, Digelar Setiap Jelang Ramadan