Pengamat Menilai, Ambang Batas Ideal Parlemen 7 Persen: Agar Parlemen Didominasi Dukungan Publik

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Ambang batas parlemen tujuh persen dianggap ideal untuk menyaring partai politik (parpol) melaju ke DPR RI.

Hal ini disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah merespon pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto.

Sugeng tak sepakat ambang batas parlemen diubah kurang dari 4 persen.

Sugeng menyebutkan, partainya ingin agar ambang batas parlemen bisa di angka 7 persen untuk membatasi munculnya terlalu banyak parpol.

Dedi pun sepakat dengan usulan Nasdem tersebut.

"Ambang batas parlemen diperlukan agar ketertiban suara di DPR lebih terfokus dan tidak menjadi ajang kekuasaan Parpol. Tujuh persen angka yang rasional agar parlemen diisi oleh dominasi dukungan publik," kata Dedi, dihubungi Kamis (7/3/2024).

Baca juga: MK Kabulkan Gugatan Soal Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Berlaku Mulai Pemilu 2029

Menurutnya, dibandingkan menghapus ambang batas parlemen lebih baik menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold 20 persen.

"Berbeda halnya dengan presiden, justru yang perlu dihapus adalah ambang batas presiden. Hal ini karena presiden mewakili langsung publik, sementara parlemen tidak, mereka (parlemen) mewakili parpol," tegasnya.

Dedi menjelaskan, jika ambang batas parlemen nol persen maka akan muncul banyak parpol meskipun tidak miliki struktur yang jelas.

"Serta, basis suara yang tak cukup untuk menyuarakan aspirasi nasional," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian pengujian aturan mengenai ambang batas parlemen 4 persen.

Gugatan pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu ini diajukan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang putusan di gedung MKRI, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Mahkamah menyatakan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024.

Sementara, Pasal tersebut konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.