Seruan Jaringan Gusdurian Jelang Pemilu 2024: Cek Rekam Jejak Hingga Minta Aparat Jaga Integritas

TRIBUNBANYUMAS.COM, YOGYAKARTA - Jaringan Gusdurian Indonesia ikut bersuara terkait situasi politik menjelang Pemilu 2024.

Mereka meminta penyelenggara negara dari pusat hingga daerah, serta aparat penegak hukum menjaga integritas dan netralitas agar pemilu berjalan demokratis, jujur, adil, dan bermartabat

Koordinator Gusdurian, Alissa Wahid menyampaikan, pemilu adalah prosedur pergantian kepemimpinan secara demokratis.

Dalam pemilu, suara rakyat adalah instrumen legitimasi sekaligus untuk memastikan proses peralihan kekuasaan berlangsung damai, terbuka, adil, dan bermartabat.

Karena itu, keseluruhan proses pemilu harus transparan, akuntabel, dan tak partisan sehingga hasilnya mendapat kepercayaan penuh dari publik.

"Selama masa kampanye Pemilu 2024 sampai 8 Februari 2024, Gardu Pemilu Jaringan Gusdurian telah mencatat adanya 105 dugaan pelanggaran pemilu," ujar Alissa saat ditemui di Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (9/2/2024).

"58 di antara dugaan pelanggaran tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara," lanjut dia.

Ancam Integritas Pemilu 2024

Menurut Alissa, kondisi ini merupakan ancaman terhadap integritas dan martabat Pemilu 2024.

Jaringan Gusdurian bertekad turut mengoreksi hal ini dan mengawal proses politik elektoral agar sejalan dengan nilai perjuangan Gus Dur yang meletakkan kemanusiaan di atas kepentingan politik.

Baca juga: Sivitas Akademika Undip Semarang Bersuara, Serukan Demokrasi yang Mengedepankan Etika dan Moral

Melihat kondisi ini, Jaringan Gusdurian menyampaikan beberapa hal.

Pertama, Jaringan Gusdurian menyayangkan terjadinya sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum Pemilu 2024.

Alissa mencontohkan, pelanggaran sebelum Pemilu 2024 yang terjadi di antaranya, pelanggaran netralitas pejabat dan aparat negara, penyalahgunaan sumber daya negara, kekerasan berbasis politik, penyebaran hoaks, misinformasi, serta disinformasi, serta perbuatan yang merendahkan martabat.

Menurutnya, penting untuk memastikan dugaan pelanggaran itu tidak lagi terjadi.

"Kami menuntut para penyelenggara negara, dari pusat hingga daerah, khususnya Presiden sebagai kepala negara, para penegak hukum, TNI-Polri, dan kejaksaan, untuk tetap menjaga integritas, kejujuran, dan sikap netral agar proses politik pemilu dapat berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, dan bermartabat," kata dia.

"Penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu adalah penanda akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan setelah pemilu," imbuh dia.

Lihat Rekam Jejak sebelum Memilih

Menyikapi kondisi tersebut, Jaringan Gusdurian mengajak masyarakat menggunakan hak politiknya sesuai dengan hati nurani.

Masyarakat diajak memilih sosok atas pertimbangan rekam jejak, bukan karena intimidasi, paksaan, maupun iming-iming berupa materi.

"Kami meminta para penyelenggara Pemilu untuk menjaga integritas, keadilan, dan profesionalisme selama penyelenggaraan pemilu."

"Pelanggaran etika, sebagaimana telah diputuskan DKPP telah dilakukan oleh KPU, tidak boleh terulang karena penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika hanya akan merusak integritas pemilu dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara, yang berujung pada kepercayaan publik terhadap legitimasi hasil pemilu," kata Alissa.

Baca juga: Para Begawan Filsafat Turun Gelanggang, Minta Presiden Jokowi Berkompas pada Hati Nurani

Selain itu, Alissa juga mengajak para tokoh agama untuk tetap menjadi teladan moral serta turut mengawal penyelenggaraan pemilu agar tetap berpijak pada moralitas, etika, nilai-nilai kejujuran, dan kemanusiaan.

Pemuka agama juga diminta menjalankan peran membimbing umatnya untuk ikut menjaga pemilu dalam berbagai bentuk, mulai dari menghindari ujaran kebencian hingga terlibat pengawasan pemilu di lingkungan masing-masing.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal dan memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung secara adil, bersih, jujur, dan bermartabat, sesuai semangat demokrasi dan konstitusi," kata dia.

"Kami mengimbau semua pihak untuk menjaga situasi damai dan mencegah segala potensi konflik kekerasan," ujarnya. (Kompas.com/Wisang Seto Pangaribowo)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jaringan Gusdurian Nyatakan Sikap Jelang Pemilu, Temukan 105 Dugaan Pelanggaran".

Baca juga: Satu TPS di Tawangmangu Karanganyar Bakal Dijaga Dua Polisi Bersenjata, Masuk Kategori Sangat Rawan

Baca juga: Ini yang Tak Boleh Dilakukan di Masa Tenang Pemilu 2024, Pelanggaran Bisa Dipidana Penjara dan Denda