Bantah Intervensi, Polrestabes Semarang Minta Rektor Bikin Video Berisi Ajakan Pemilu Damai

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Polrestabes Semarang membantah ada intimidasi kepada rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang terkait maraknya gelombang kritik kepada pemerintah Presiden Joko Widodo.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengakui, pesan yang dikirim lewat Whatsapp (WA) adalah ajakan melaksanakan pemilu damai.

"Tidak ada sama sekali, sekali lagi saya ulangi bahwa ajakan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, termasuk ada mahasiswa, sivitas akademika, itu mengajak, men-support terciptanya pemilu damai," kata Irwan di Kota Semarang, Selasa (6/2/2024).

Ia mengatakan, penolakan pembuatan video dari Rektor Unika bagian dari pilihan.

"Yang unika itu kan yang kami tangkap itu pilihan. Kami berhadapan dengan orang-orang, dengan intelektual yang bagus. Punya pilihan, narasi-narasi mana yang disampaikan untuk memberikan kesejukan bagi warga kota Semarang," imbuhnya.

Irwan menyebut, tidak ada paksaan dalam pembuatan video tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Upaya Intervensi ke Rektor Imbas Gelombang Kritik Akademisi ke Presiden Jokowi

Bahkan, sebelum permintaan pembuatan video testimoni, disampaikan bahwa video akan dipublikasikan dengan tujuan agar pesan dari tokoh ini sampai kepada khalayak luas.

Dalam memilih tokoh, kata dia, juga tidak sembarangan. Yakni, tokoh yang dianggap layak memberikan pesan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang.

"Memang ada beberapa yang menolak tapi banyak yang men-support kegiatan ini," jelasnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Satake Bayu mengatakan, dalam rangka menjaga Pemilu 2024, ada kegiatan cooling system.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di antaranya meminta beberapa tokoh baik agama, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang punya kompetensi untuk membantu menciptakan dan menjaga situasi kamtibmas lewat pesan video kamtibmas.

"Sehingga pemilu terselenggara dengan aman, damai dan bermartabat sesuai dengan harapan forum Rektor. Tidak ada arahan untuk mendukung salah satu paslon (presiden dan wakil presiden)," kata Satake.

Diberitakan sebelumnya, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang Ferdinandus Hindarto mengaku menerima pesan WA dan seseorang yang mengaku anggota Polrestabes Semarang.

Dia diminta membuat video berisi mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi dan ajakan untuk memilih penerusnya.

Video itu akan diserahkan kepada Kapolda Jateng.

"Iya, video itu akan diserahkan ke Kapolda (Jateng). Namun, saya tolak untuk membuat videonya," kata Ferdinandus di Kampus Soegipranata Semarang, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Para Begawan Filsafat Turun Gelanggang, Minta Presiden Jokowi Berkompas pada Hati Nurani

Ferdi, sapaannya, menjelaskan, permintaan pembuatan video tersebut bermula saat seorang polisi yang mengaku seorang anggota Polrestabes Semarang menghubunginya lewat pesan singkat Whatsapp, Jumat 2 Februari 2024.

Kala itu, ia hendak berangat ke Surabaya untuk menghadiri pertemuan pimpinan perguruan tinggi Katolik. Ia pun tegas menolak membuat video tersebut.

"Kami nyatakan tidak (bikin video) karena kami memilih sikap itu. Kami bukan membenci. Semisal hal baik maka dibilang baik. Sebaliknya, ketika ada sesuatu tidak pas, ya bilang tidak pas," ucapnya.

Ia menolak membuat konten video karena video yang diminta berupa konten mengapresiasi presiden jokowi selama 9 tahun terakhir. Kedua, Pemilu 2024 perlu mencari penerus Jokowi.

"Saya sampai ditelepon berulang kali oleh si polisi. Saya tak mengangkat telepon karena sudah jelas jawaban di chat WA," paparnya.

Ternyata polisi tersebut tak menyerah, ia lantas menghubungi Rektor pada Sabtu, 3 Februari, sembari menyertakan contoh-contoh video dari kampus lain di Jawa Tengah.

"Setahu saya, video contohnya dari Undip, UIN, dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) lain di Semarang. Adapula Unsoed (Purwokerto)," jelasnya.

Baca juga: Begini Respon Presiden Jokowi setelah Dikritik Akademisi UGM dan UII Yogyakarta

Kendati menolak, polisi tersebut terus memohon kepada Ferdi.

Kali ini, lebih persuasif dengan menyederhanakan permintaan yang awalnya video menjadi hanya statement, pernyataan saja.

Sama halnya dengan permintaan video, Ferdi juga diberi contoh pernyataan dari seorang rektor kampus lain di Semarang.

"WA tadi pagi, terakhir, jam 11.00 WIB, bahasanya, 'Pak, mbok kasihani saya'. Saya jawab, 'saya tahu jenengan jalankan tugas tapi tolong hormati pilihan kami'," terangnya.

Ferdi menyebut, menolak untuk pembuatan video tersebut karena ada beberapa alasan.

Alasan pertama, berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung Majelis Kehormatan MK menyatakan keputusan MK yang menyatakan ada pelanggaran etik.

Alasan lain, pernyataan presiden yang mengatakan boleh memihak dan berkampanye. Padahal, pernyataan presiden November 2023, menyuruh ASN, TNI, Polri untuk netral.

"Bisa saja dicari pasal di undang-undang (soal Presiden boleh memihak) tapi bagi kami, etika di atas segalanya. Etika di atas hukum. Hukum dibuat atas dasar etika," ungkapnya.

Alasan lain, berupa perdebatan bantuan sosial. Diakuinya, bantuan sosial sudah lama ada tetapi tak pernah digelontorkan pada bulan Januari.

"Normatifnya saja, APBN tak bisa dicairkan bulan seperti ini," tuturnya.

Kondisi tersebut kian menguatkan alasan Ferdi untuk menolak pembuatan video mendukung kinerja Jokowi.

Menurutnya, banyak hal yang dinilai tidak sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.

Ketidaksesuaian itu harus disampaikan sebagai wujud cinta terhadap bangsa.

"Kalau dibiarkan terserah, mau jadi apa? Hal itu juga tidak boleh karena pesan Soegijapranata harus 100 persen Indonesia berupa kasih akan Tanah Air yang harus dijaga dan dihidupi," katanya. (*)

Baca juga: Terseret Banjir, Pekerja Proyek Bendungan Jragung Semarang Ditemukan Tewas

Baca juga: Kabar Baik bagi Buruh, Masuk Kerja di Hari Pemungutan Suara 14 Februari 2024 Dapat Uang Lembur