KPPS Keracunan dan Uang Transpor Belum Dibayar, Persoalan di Cilacap dan Purbalingga usai Bimtek

TRIBUNBANYUMAS.COM - Sejumlah persoalan terjadi saat Bimbingan Teknis/Bimtek Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di Cilacap dan Purbalingga.

Anggota KPPS di Cilacap mengalami keracunan usai menyantap snack atau makanan kecil saat Bimtek.

Puluhan anggota KPPS pun harus dilarikan ke rumah sakit.

Baca juga: Kronologi Puluhan Petugas KPPS di Cilacap Diduga Keracunan Makanan Usai Bimtek

Sedangkan di Purbalingga, anggota KPPS protes karena tidak mendapatkan uang transpor usai mengikuti Bimtek.

Padahal, uang transpor sudah dianggarkan dalam penyelenggaraan Bimtek.

KPPS Keracunan

Sebanyak 40 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Majingklak, Kecamatan Wanareja, Cilacap diduga alami keracunan massal.

Mereka mengalami keracunan seusai mengonsumsi makanan dan juga snack saat acara Bimbingan Teknis (Bimtek) KPPS pada Sabtu (27/1/2024) kemarin.

Kapolsek Wanareja AKP Jarkoni menuturkan, 40 orang yang mengalami keracunan itu mulai merasakan gejala seperti pusing, mual, muntah dan diare seusai mengikuti Bimtek.

Kemudian mereka yang diduga mengalami keracunan itu dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.

Baca juga: Tanggapan KPU Purbalingga Soal Uang Transport dan Harian KPPS yang Belum Dibayar, Minggu Depan Cair

"Memang ada kejadian di Desa Majingklak, setelah melaksanakan Bimtek itu salah satu makanannya ada yang diduga mengandung racun.

Sehingga masyarakat yang mengikuti Bimtek itu pun keracunan," ujar Jarkoni kepada Tribunbanyumas.com.

Disebutkan Jarkoni, dari total 40 orang yang mengalami keracunan, ada 16 orang yang kini masih harus menjalani perawatan medis di Puskesmas dan rumah sakit.

Sementara sisanya hanya mendapatkan perawatan jalan.

Diketahui para petugas KPPS yang mengalami gejala keracunan itu mulai berdatangan ke fasilitas kesehatan terdekat pada Senin (29/1/2024) kemarin usai mereka  merasakan gejala.

"Kemarin ada 40 orang.

Sebagian ada yang rawat jalan, yang dirawat di Puskesmas Wanareja 1 ada 9 orang, sisanya di fasilitas kesehatan lain," ucapnya.

Baca juga: Bintek Selesai, Anggota KPPS Purbalingga Pertanyakan Uang Transport dan Harian Belum Dibagi

Terkait dugaan keracunan massal itu, Jarkoni menyebut bahwa jajaran Reskrim Polsek Wanareja telah melakukan pengecekan ke lokasi pembuatan makanan.

Pihaknya pun saat ini masih menunggu hasil laboratorium yang telah dilakukan Dinkes Cilacap.

"Masih dalam penyelidikan karena sampelnya masih dicek di Dinkes.

Nanti setelah dicek oleh Dinkes baru tahu hasilnya apa, apakah ada racunnya atau tidak," ungkapnya.

Adapun untuk 40 orang korban keracunan saat ini kondisinya sudah mulai membaik dan sudah bisa diajak berkomunikasi.

Sementara itu, Komisioner KPU Cilacap, Muhamad Mughni yang datang menjenguk korban keracunan di Puskesmas Wanareja 1 mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder setempat.

Pihaknya juga sudah melakukan pendataan terhadap petugas KPPS yang mengalami dugaan keracunan.

Baca juga: Diduga Keracunan Makanan saat Bimtek, Belasan Petugas KPPS Majingklak Cilacap Dirawat Inap di RS

"Karena ini kejadian luar biasa dan kejadian ini diluar prediksi.

Sehingga kami sampaikan kepada penyelenggara untuk lebih memastikan fasilitas yang disediakan dan tentunya harus sesuai standar," terang Mughni.

Uang Transpor KPPS Belum Dibayar

Sejumlah anggota KPPS mempertanyakan mengapa uang transport dan uang transpor belum diberikan.

Padahal pelantikan dan Bimtek sudah dilaksanakan. 

Seorang anggota KPPS di Kelurahan Purbalingga Wetan, Antonius Yoyo mengatakan, teman-teman KPPS memang sempat mempertanyakan ini. 

Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Purbalingga, Wetan Muhammad Nur Yahdii Manyahsya membenarkan terkait belum dibayarkannya uang pelantikan dan uang transpor saat Bimtek.

Baca juga: KPU Banyumas lantik 39.109 Petugas KPPS, Setelah Itu Disuruh Tanam Bibit Pohon

"Proses administrasi pencairan dana tersebut masih dalam proses. 

Insya Allah minggu depan akan bisa dicairkan," jelasnya. 

Dia juga menyampaikan, masing-masing anggota KPPS akan mendapatkan yang transpor pelantikan yang besarnya Rp50 ribu. 

Selain itu mereka juga memperoleh uang harian saat Bimtek yang besarnya Rp75 ribu ditambah uang transpor Rp50 ribu. 

"Total anggota KPPS mendapatkan uang sebesar Rp175 ribu untuk dua kegiatan itu," terangnya.

Pelantikan 20.748 anggota KPPS secara serentak dilaksanakan, Kamis (25/1/2024).  

Mereka akan ditempatkan di 2.964 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Purbalingga saat pemungutan suara.

Baca juga: Perekrutan 130 Calon Anggota KPPS Kudus Diduga Langgar Administrasi: Ijazah di Bawah SMA

Masing-masing TPS akan terdapat 7 anggota KPPS.

Dia menjelaskan, setelah pelantikan dilaksanakan Bimtek serentak oleh masing-masing PPS. 

Materi yang disampaikan mulai dari pra-pemilihan, hasil penghitungan suara, dan penggunaan aplikasi Sirekap yang digunakan untuk rekapitulasi perolehan suara.

Pada Pemilu 2024 KPU RI menetapkan nominal honor Ketua KPPS Rp1.2 juta dan anggota Rp1.1 juta.

Mereka akan bertugas saat pemungutan suara untuk melakukan penghitungan suara Pileg dan Pilpres tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga menanggapi terkait uang transpor dan uang harian Bimtek yang dipertanyakan anggota Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga, Widyo Wibowo, mengatakan masih diproses di bagian keuangan. 

"Ini terkait administrasi saja. 

Secepatnya akan cair dan dibayarkan, karena merupakan hak anggota KPPS," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (30/1/2024).

Sebelumnya sempat ramai Anggota Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 di Kabupaten Purbalingga mempertanyakan uang transpor dan uang harian yang belum diterima. 

Mereka beranggapan uang tersebut dibayarkan saat pelantikan dan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bintek) yang sudah dilaksanakan. (*)

Baca juga: Rekrutmen KPPS di Kabupaten Pekalongan Terkendala, KPU Kesulitan Cari Calon Minimal Berijazah SMA