Alasan Mahfud MD Belum Mundur dari Menko Polhukam setelah Jadi Cawapres: Beri Contoh Soal Etika

Kabar tersebut beredar di sejumlah grup WhatsApp wartawan, menjelang malam.

Selain itu, Ganjar Pranowo menyatakan, telah menyarankan Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhuka seusai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Menurut Ganjar, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih, telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah, mundur atau tidak," kata dia.

Baca juga: Yenny Wahid hingga Habib Luthfi Dinonaktifkan dari PBNU, Ini Harapan Ganjar Pranowo ke Gus Yahya

Ganjar mengatakan, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto, yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas di sela kegiatan kampanye Pilpres 2024.

Ganjar dan Mahfud kemudian mendiskusikan tentang potensi konflik kepentingan pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi Pemilu 2024.

"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest. Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagia pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," kata dia.

Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, kabupaten/kota, hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, dia mengatakan, konflik kepentingan tidak terhindarkan.

"Ada yang menggunakan alat transportasi, fasilitas atau program dari pemerintah, alasannya kunjungan kerja tapi ternyata di sana kampanye terselubung, masyarakat bisa menilai tidak netral sampai akhirnya ada laporan koalisi itu," kata Ganjar.

Ia pun menyatakan, menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari konflik kepentingan.

"Makanya, saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini agar pemilu fair, mundur lah."

"Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur maka lebih bagus dan fair. Supaya enggak ada yang klaim bahwa bantuan beras ini punya kementerian, bahwa program ini punya kementerian, itu lebih bagus," kata dia. (Tribunnews.com/Gita Irawan)