Curiga RKDK Tak Bergerak, PPATK Temukan Indikasi Pertambangan Ilegal Danai Kampanye Pemilu

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) didanai pertambangan ilegal atau illegal mining.

PPATK mencatat, nilai transaksi ini mencapai triliunan rupiah.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, temuan ini berawal saat PPATK menemukan rekening khusus dana kampanye (RKDK) tak bertambah maupun berkurang.

Padahal, RKDK digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan kampanye.

Menurut Ivan, aktivitas pembiayaan kampanye justru terlihat dari rekening-rekening lain.

"Artinya, ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu darimana kalau RKDK tidak bergerak?"

"Kita melihat, ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye," kata Ivan, Kamis (14/12/2023).

PPATK mencatat, sepanjang periode 2016 sampai 2021, lembaga itu telah membuat 297 hasil analisis yang melibatkan 1.315 entitas.

Mereka diduga melakukan tindak pidana dengan nilai mencapai Rp38 triliun.

PPATK juga membuat 11 hasil pemeriksaan yang melibatkan 24 entitas dengan nilai potensi transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana mencapai Rp221 triliun.

"Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya," terang Ivan.

Transaksi janggal di pihak-pihak lain itu disebut Ivan mencapai lebih dari 100 persen.

"Kita menemukan memang peningkatan yang masih dari transaksi mencurigakan. Kenaikan lebih dari 100 persen," kata dia.

Pelacakan Dana Kampanye Capres dan Parpol

Ivan menuturkan, sejauh ini, PPATK telah melakukan pelacakan terhadap dana kampanye Pemilu 2024.