Alasan Pj Gubernur Tetapkan UMK Jateng Rata-rata Rp89 Ribu atau 4 Persen

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana membeberkan alasan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jateng sekitar 4 persen atau sekitar Rp89 ribu.

Menurutnya, penetapan UMK sudah dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah pusat

Upah minimum ini juga berkaitan dengan program prioritas nasional.

Baca juga: Alasan UMK Kota Semarang Tertinggi dan Daerah Lain tak Boleh Iri

Oleh karena itu, pihaknya berpedoman kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, inflasi Jateng juga menjadi pertimbangan penetapan UMK.

"Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota juga jadi dasar penetapan UMK," kata Nana kepada Tribunbanyumas.com baru-baru ini.

Nilai alfa juga menjadi elemen penetapan upah minimum.

Baca juga: Alhamdulillah, UMK 2024 Kota Pekalongan Tertinggi ke-6 di Jateng, Naik Rp83 Ribu

Alfa mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Nana menegaskan, data yang digunakan dalam penetapan UMK merupakan data resmi dari BPS.

Upah minimum yang ditetapkan, hanya berlaku untuk pekerja dengan masa bekerja kurang dari 1 tahun.

Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, upah berpedoman pada struktur skala upah.

Regulasi mengenai struktur skala upah akan diterbitkan melalui SK Gubernur Jateng.

"Hal itu sebagai pedoman para pengusaha untuk menetapkan upah untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun," terangnya.

Respons Buruh

Alasan penetapan UMK tersebut ditanggapi aliansi pekerja.

Menurut Aulia Hakim, Sekertaris KSPI Jateng, harusnya Pj Gubernur Jateng menggunakan rekomendasi bupati dan wali kota sebagai patokan penetapan UMK.

Rekomendasi bupati walikota menurutnya sudah tepat dan tidak perlu diubah.

Baca juga: Ini Baru Menyenangkan Buruh, UMK Batang 2024 Rp 2.379.702 Lebih Tinggi dari Usulan

Aulia menuturkan, regulasi penetapan upah juga menyebutkan tentang rekomendasi bupati dan wali kota.

"Penetapan UMK atas dasar rekomendasi bupati wali kota, jadi kalau sudah ada rekomendasi harusnya tidak diubah," tegasnya, Senin (4/12/2023).

Namun rekomendasi bupati walikota dikatakannya diubah oleh Pj Gubernur Jateng.

Di mana penetapan UMK menggunakan PP Nomor 51.

"Hal tersebut tentunya tidak benar dan merugikan buruh atau pekerja di Jateng," ujarnya. (*)

Baca juga: Sah Berikut Daftar UMK Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah, Banjarnegara Terendah