Dituntut Minta Maaf PCNU Pati Soal 5 Hari Sekolah, Bupati Sudewo Lempar Kesalahan ke Disdikbud

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI – Bupati Pati Sudewo melempar kesalahan polemik lima hari sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati.

Sudewo mengaku menandatangani draf surat keputusan (SK) 5 hari sekolah setelah Disdikbud memastikan kebijakan itu tak akan mengganggu Madin dan TPQ (tempat pendidikan Alquran).

Hal ini disampaikan Sudewo setelah PCNU Pati mengeluarkan maklumat, Minggu (10/8/2025).

Dalam maklumat itu, PCNU menuntut Bupati Sudewo menyampaikan permintaan maaf.

"(Kami) memberikan nasihat kepada Bupati Pati agar melakukan instropeksi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebijakan yang tidak maslahah, bahkan menimbulkan madhorot."

"(Kami juga meminta bupati) secara khusus meminta maaf kepada PCNU Kabupaten Pati terkait klaim sepihak atas persetujuan kebijakan 5 hari sekolah," ucap Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim, membacakan poin-poin maklumatnya.

Baca juga: Bupati Pati Ngotot Ingin Jalankan Kebijakan 5 Hari Sekolah di TK sampai SMP, Ini Alasannya

Poin lain dalam maklumat itu adalah mengajak semua pihak menahan diri demi menghindari potensi konflik horizontal; menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk bersikap santun, tidak anarkis, dan mengedepankan akhlakul karimah dalam menyampaikan aspirasi; dan mengimbau seluruh elemen masyarakat, terutama warga Nahdliyin, untuk senantiasa berdoa dan istigasah di lingkungan masing-masing agar Kabupaten Pati menjadi lebih baik.

Menanggapi maklumat PCNU Pati ini, Bupati Sudewo menggelar konferensi pers, Senin (11/8/2025).

Sudewo pun mengucapkan permintaan maaf.

Namun, dia mengatakan, kebijakan lima hari sekolah bukanlah kesalahannya melainkan Disdikbud Pati.

"Saya diminta PCNU untuk menyampaikan permohonan maaf atas klaim saya bahwa PCNU setuju dengan kebijakan 5 hari sekolah."

"Saya akan meluruskan agar menjawab bahwa 5 hari sekolah itu, mohon maaf, bukan kesalahan saya, melainkan kesalahan internal pemerintahan saya, utamanya di Dinas Pendidikan," jelas Sudewo.

Dia menceritakan kronologi pengesahan kebijakan ini. 

Sudewo mengatakan, ketika memiliki ide tentang 5 hari sekolah, dia langsung mengundang PCNU Pati ke ruang kerjanya untuk berkonsultasi, meminta saran, agar kebijakan ini bisa diterapkan tanpa mengganggu pelaksanaan TPQ dan Madin.

"Lantas, PCNU memberi saran supaya ditindaklanjuti Dinas Pendidikan dan PCNU. Itu sudah ditindaklanjuti Plt Kepala Dinas Pendidikan dengan stafnya, duduk bersama dengan PCNU."