Bupati Pati Ngotot Ingin Jalankan Kebijakan 5 Hari Sekolah di TK sampai SMP, Ini Alasannya

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Sekolah-sekolah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, harus siap-siap melaksanakan 5 hari sekolah.

Hal itu sebagaimana disampaikan Bupati Pati, Sudewo, yang akan menerapkan kebijakan lima hari sekolah untuk jenjang TK, SD, dan SMP.

"Saya akan membuat kebijakan baru. Anak TK, SD, SMP hanya lima hari sekolah. Supaya otak yang sedang pemanasan, kemudian bekerja untuk selalu berpikir, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau dia pulang jam 10, jam 11, otak belum bekerja, belum berpikir secara maksimal, dia sudah berhenti dan pulang ke rumah, itu tidak akan produktif," kata Sudewo dalam acara Halalbihalal Keluarga Besar Tim Penggerak PKK di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (30/4/2025) lalu.

Sudewo menilai jika otak dibiasakan bekerja terus dengan cara sekolah sampai sore, kemudian disambung kegiatan mengaji, lalu malam belajar lagi, para pelajar bisa memaksimalkan potensinya.

Sudewo yakin, kalau terus dilatih seperti itu, produktivitasnya pasti tinggi.

Baca juga: Selamat! Mohammad Saleh Jadi Ketua DPD Golkar Jateng secara Aklamasi

"Untuk menghafal dapat kapasitas lebih besar. Sedangkan Sabtu-Minggu libur, refreshing otak, penyegaran kembali, bisa dimanfaatkan untuk acara keluarga bersama orang tua," ucap dia.

Sudewo mengatakan, jika ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ini, dia akan mengajak mereka berdialog.

Hanya saja, dia memastikan akan tetap menjalankan kebijakan ini sekalipun ada yang tidak setuju.

"Ada yang mempertanyakan, nanti ngajinya bagaimana? Ngaji tidak saya ganggu. Saya menghargai, saya menghormati, saya ini juga Muslim dan taat beribadah. Tapi saya juga harus pikirkan soal pendidikan. Ada porsinya, bagi yang Muslim ngaji dari magrib sampai jam 7 malam. Jam 7 sampai 9 masuk rumah, belajar," urai dia.

Sudewo menegaskan, dia akan mengoptimalkan semua instrumen pemerintahan yang dia miliki untuk menjalankan kebijakan ini.

Pada 2023 NU Menolak

Di sisi lain, seperti dikutip dari NUonline, dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2023, dengan tegas menolak kebijakan lima hari sekolah (full day school) yang menjadikan jam sekolah bertambah hingga sore hari. 

Kebijakan lima hari sekolah ini merupakan terjemahan 'liar' dari aturan lima hari kerja pada Peraturan Presiden yang menyangkut tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara alias Perpres Nomor 21 tahun 2023.

Baca juga: Nikita Mirzani Dikabarkan jadi Lebih Religius Selama di Dalam Penjara, Disibukkan Mengaji

Menyoroti hal itu, Psikolog dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Rakimin menjelaskan penerapan kebijakan lima hari sekolah (full day school) memiliki sejumlah dampak psikologis yang bisa dialami siswa dan guru.  

“Sistem sekolah lima hari dalam seminggu dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada murid dan guru,” ujar Rakimin kepada NU Online, Jumat (21/9/2023).