3 Indikator Kesuksesan Pemilu di Jateng, Pj Gubernur Ajak Masyarakat Ikut Andil

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Begitu juga dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, diatur bahwa tim kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan ASN.

"ASN tidak boleh berafiliasi dengan pasangan calon ataupun partai politik.

ASN harus bisa menjadi teladan dan bermanfaat bagi masyarakat," tegas Nana.

Selain itu, ASN harus bisa menggunakan media sosial secara bijak, tidak terprovokasi dan terjebak ikut menyebarkan hoax dan ujaran kebencian.

Serta tidak boleh menunjukkan kecenderungan memihak Peserta Pemilu. 

Baca juga: Pemain Jateng Berlaga di Pildun U-17, Pj Gubernur Beri Dukungan Langsung di Gelora Bung Tomo

Dalam upaya menjaga netralitas, ASN dilarang melakukan foto bersama dengan peserta pemilu dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang menunjukkan keberpihakan.

Lalu dilarang mengunggah, menanggapi, dan menyebar-luaskan gambar, foto, video peserta pemilu.

Selanjutnya, tidak boleh menjadi narasumber pertemuan partai politik yang mengarah pada kampanye, menghadiri deklarasi atau rapat konsolidasi, dan sejenisnya menggunakan atribut peserta pemilu, serta tindakan-tindakan keberpihakan lainnya. (*)

Baca juga: Pj Gubernur Jateng Terima Penghargaan dari Wapres Maruf Amin, Terkait Kemiskinan Ekstrem