Berita Jateng
Kebutuhan Naik, Buruh Tuntut UMK Semarang 2024 Rp 3,8 Juta
buruh menginginkan adanya kenaikan upah lebih dari 15 persen dari UMK 2023 yang saat ini Rp 3,06 juta menjadi Rp 3,8 juta
Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: khoirul muzaki
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Sejumlah buruh Kota Semarang menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Semarang, Selasa (14/11/2023).
Dalam aksinya, para buruh mendorong Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, untuk mengajukan rekomendasi upah minimum kota (UMK) Semarang 2024 naik lebih dari 15 persen kepada Gubernur Jawa Tengah.
Ketua PUK SPAMK FSPMI PT SAMI TF, Sumartono memaparkan, buruh menginginkan adanya kenaikan upah lebih dari 15 persen dari UMK 2023 yang saat ini Rp 3,06 juta atau kenaikan sebesar Rp 740 ribu menjadi Rp 3,8 juta.
Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan kepada wali kota saat audiensi beberapa waktu lalu. Pada kesempatan ini, pihaknya memberi support kepada wali kota agar merekomendasikan upah tidak mengikuti PP Nomor 51 Tahun 2023.
"Sudah kami sampaikan beberpa minggu lalu ketika audiensi dengan Ibu wali. Kami ingin upah di Semarang naik sebesar Rp 740 ribu. Kami minta untuk direkomendasikan kepada Pj Gubernur untuk menetapkan upah Rp 3,8 juta," papar Sumartono, saat melakukan aksi demonstrasi.
Dia menegaskan, para pekerja Kota Semarang selalu memberi support kepada wali kota baik sebelum penetapan maupun pasca penetapan. Jika pasca penetapan, ada tuntutan di MK, para buruh menyatakan siap mendukung wali kota guna upah Kota Semarang yang lebih berkeadilan.
Baca juga: Makin Moncer di Piala Dunia U-17, Striker Timnas U-17 Arkhan Kaka Dilirik Klub Eropa sejak TC
"Kami pekerja selalu menyupport ketika terjadi gugatan. Kami tahu wali kota tidak mudah karena harus memikirkan seluruh rakyat, tidak hanya pekerja tapi jug pengusaha," ujarnya.
Jika pengusaha pelakukan penangguhan tidak dapat memberikan upah UMK, dia berharap, ada penelitian dari wali kota. Pengusaha wajib melaporkan alasan ketidakmampuannya, termasuk melaporkan omset. Hal ini menjadi pengawasan secara langsung bagi pengusaha.
"Rekomendasi wali kota merupakan hal paling penting untuk besaran umk. Gubernur tidak mungkin menetpakan UMK seusai perhitungannya. Rekomendasi itu domainnya wali kota," ucapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menginginkan UMK Semarang naik. Hal itu mengingat sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
Ita, sapaannya, mengaku, sudah beraudiensi dengan para buruh. Para buruh juga menyampaikan usulan sesuai hitungan mereka.
Dia berharap, ada titik temu dalam merumuskan usulan UMK yang bisa menyejahterakan para pekerja, namun juga tidak memberatkan perusahaan.
"Saya harap bisa naik dari tahun lalu. Kami harap ada titik temu. Karena memang harga-harga naik," ucapnya, Kamis (9/11/2023).
Baca juga: Setiap Capres dan Cawapres beserta Istri Dikawal 74 Polisi sebagai Aspri hingga Pengawal Lantas
Pihaknya langsung membuat terobosan untuk memberikan surat edaran kepada perusahaan untuk membayar upah lebih dari UMK. Namun, pembayaran upah juga harus melihat kemampuan perusahaan. Pasalnya, tidak semua perusahaan mampu membayar lebih dari UMK.
Namun, jika kenaikan tidak sesuai yang diharapkan para buruh, pihaknya telah menyiapkan skema insentif bagi para buruh.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.