Pempov Jateng Gelontorkan 151 Ton Beras Cadangan di Daerah Miskin Ekstrem

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan beras untuk wilayah dengan kemiskinan ekstrem dan rawan krisis pangan.

Sebanyak 151 ton beras digelontarkan Pemprov Jateng untuk daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim hingga 17 Oktober 2023.

Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana menuturkan upaya tersebut untuk menekan inflasi di wilayahnya.

Baca juga: Angka Kemiskinan di Jateng Tinggal 10 Persen, Pj Gubernur : Target Tahun Depan Zero Kemiskinan

Diketahui kenaikan sejumlah bahan pokok berdampak pada inflasi di Jateng.

"Beberapa kebutuhan pokok ada kenaikan, di antaranya beras dan gula.

Selain itu, ada kenaikan tapi masih kecil yaitu cabai.

Inilah yang memang banyak mempengaruhi inflasi," kata Nana Sudjana di sela Rapat Koordinasi Wilayah dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Tengah di Kota Semarang, Kamis 19 Oktober 2023.

Baca juga: Pilpres 2024: 292 TPS di Jateng Sangat Rawan, Pj Gubernur: TNI dan Polri Siap Amankan Pemilu

Menurutnya, kenaikan sejumlah harga pokok dipengaruhi fenomena elnino dan kekeringan.

Sehingga, berpengaruh terhadap penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian.

Selain itu, krisis pangan yang terjadi di sejumlah negera mengakibatkan kebijakan pengetatan impor pangan.

Tak pelak, berimplikasi pada peningkatan harga sejumlah komoditas.

Sehingga, bantuan cadangan beras dilakukan pemprov.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng Ingatkan ASN Agar Jaga Netralitas, Pelanggar Bakal Disanksi

"Pemprov punya cadangan beras, ini sudah kami gelontorkan juga di kabupaten/kota untuk menstabilkan harga pangan dan beras,” tandas Nana.

Strategi Menekan Inflasi

Selain itu, langkah yang dilakukan adalah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Per 6 Oktober 2023 sudah terlaksana 445 kali di 35 kabupaten/kota.

Langkah berikutnya adalah memotong rantai distribusi pangan melalui pemberian subsidi transportasi kepada para petani/peternak/ kelompok tani/gapoktan/para pelaku usaha pangan lainnya.

Baca juga: Ancaman Pj Gubernur Jateng ke ASN Langgar Netralitas: Diberhentikan Tidak Hormat

Per 6 Oktober 2023, jumlah subsidi transportasi sebesar Rp. 287,709 juta atau setara 204 ton.

Bahkan, Pemprov Jateng juga memberikan subsidi harga pangan guna intervensi harga pangan.

Selain itu juga melakukan pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah.

Langkah lain yang dilakukan adalah memantau dan mengevaluasi distribusi pemasaran hasil panen, khususnya padi atau beras.

Sebab berdasarkan data dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, pemasaran hasil panen di Jawa Tengah hanya sekitar 20 persen.

Sisanya masuk ke daerah lain dan masuk ke food station.

"Jadi memang hasil panen kita ini, Jawa Tengah kan seharusnya surplus beras.

Tetapi terkadang beras-beras ini sudah diambil para tengkulak.

Ini yang menjadi PR kami.

Kami akan lebih merangkul para petani untuk peredaran beras ini di Jawa Tengah.

Ini yang akan kami lakukan ke depan," imbuh Nana.

Evaluasi TPID

Selain membuat Langkah strategis itu, evaluasi TPID terus dilakukan secara berkala mulai tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota.

Tujuannya untuk memaksimalkan pengendalian inflasi.

"Evaluasi ini sangat penting, jadi harus ada langkah konkret, harus ada terobosan maupun inovasi untuk menjaga stabilitas inflasi ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputro, mengatakan, pada September 2023 tercatat ada enam kabupaten/kota yang inflasinya tinggi.

Capaian inflasi di enam daerah itu berada di atas inflasi nasional.

"Ini sudah warning, sudah red color.

Ini disebabkan oleh inflasi beras,” kata dia.

Oleh karena itu, selain operasi pasar ia akan membuat terobosan membuat Toko TPID.

Pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang dengan mendirikan Toko TPID di Pasar Kanjengan Semaang.

“Semoga ini bisa direplikasi di lima kabupaten/kota lain pencatat inflasi, yaitu Kudus, Tegal, Purwokerto, Cilacap, dan Solo," jelas imbuhnya. (*)

Baca juga: Instruksi Pj Gubernur untuk Bupati/Wali Kota soal Kekeringan di Jateng yang Semakin Meluas