Pilpres 2024: 292 TPS di Jateng Sangat Rawan, Pj Gubernur: TNI dan Polri Siap Amankan Pemilu

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Polda Jateng telah memetakan tingkat kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat berjalannya pemilihan presiden dan legislatif di Pemilu 2024.

Ada sebanyak 117.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) baik yang berkategori kurang rawan, rawan hingga sangat rawan di Jateng.

"Kita telah melakukan pemetaan kualifikasi sangat rawan ada 292 TPS, rawan 760 TPS, dan kurang rawan 116 ribu TPS," kata Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi usai menggelar apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata (OMB) Candi 2023 di Lapangan Parade Kodam IV/Diponegoro, Rabu (18/10/2023).

Baca juga: Ganjar-Mahfud Daftar Pilpres 2024, KPU Nyatakan Dokumen Pendaftaran Lengkap

Operasi Mantap Brata dilaksanakan dalam rangka pengamanan rangkaian pemilu sejak 2023 hingga 2024.

Kegiatan Apel gelar pasukan diikuti personil gabungan dari Polri, TNI hingga Pemprov Jateng.

Dalam apel ini, petugas gabungan menyiagakan berbagai kelengkapan sarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengamanan.

Operasi berlangsung sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 dengan pelibatan personil di Jateng hampir 22.000 orang.

Baca juga: Jadi Pasangan Pertama, Anies-Cak Imin Resmi Daftar Capres dan Cawapres Pilpres 2024 ke KPU

Baik itu personil Polda sampai tingkat Polres dibantu gabungan dengan TNI dan Pemerintah Daerah.

Personel ini disebar ke seluruh TPS.

Polda Jateng telah melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian (untuk pengamanan), pengamanan VVIP, Sispamkota (Sistem Pengamanan Kota), Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu), SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu).

Baca juga: Penguat Kemenangan Pilpres, Erick Thohir Cawapres Pembuka Gerbang Suara NU bagi Prabowo

Sementara itu, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, pihaknya mengapresiasi apel gelar pasukan ini, Sebab, bisa menyiapkan berbagai instansi untuk mengamankan rangkaian pemilu 2024.

Nana mengatakan TNI, Polri dan pemerintah daerah siap mengamankan rangkaian pemilu sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024.

Selama bertugas, dia meminta petugas gabungan untuk solid.

"Kita akan bersama-sama di lapangan dan tentunya harus menjamin pelaksanaan Pemilu 2024 akan berjalan dengan lancar tertib dan kondusif," kata Nana. (*)

Baca juga: Kepala Daerah Belum Berumur 40 Tahun Boleh Ikut Pilpres, Kabar Deklarasi Prabowo-Gibran Merebak