Berita Jateng
Pempov Jateng Gelontorkan 151 Ton Beras Cadangan di Daerah Miskin Ekstrem
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan beras untuk wilayah dengan kemiskinan ekstrem dan rawan krisis pangan.
Per 6 Oktober 2023 sudah terlaksana 445 kali di 35 kabupaten/kota.
Langkah berikutnya adalah memotong rantai distribusi pangan melalui pemberian subsidi transportasi kepada para petani/peternak/ kelompok tani/gapoktan/para pelaku usaha pangan lainnya.
Baca juga: Ancaman Pj Gubernur Jateng ke ASN Langgar Netralitas: Diberhentikan Tidak Hormat
Per 6 Oktober 2023, jumlah subsidi transportasi sebesar Rp. 287,709 juta atau setara 204 ton.
Bahkan, Pemprov Jateng juga memberikan subsidi harga pangan guna intervensi harga pangan.
Selain itu juga melakukan pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah.
Langkah lain yang dilakukan adalah memantau dan mengevaluasi distribusi pemasaran hasil panen, khususnya padi atau beras.
Sebab berdasarkan data dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, pemasaran hasil panen di Jawa Tengah hanya sekitar 20 persen.
Sisanya masuk ke daerah lain dan masuk ke food station.
"Jadi memang hasil panen kita ini, Jawa Tengah kan seharusnya surplus beras.
Tetapi terkadang beras-beras ini sudah diambil para tengkulak.
Ini yang menjadi PR kami.
Kami akan lebih merangkul para petani untuk peredaran beras ini di Jawa Tengah.
Ini yang akan kami lakukan ke depan," imbuh Nana.
Evaluasi TPID
Selain membuat Langkah strategis itu, evaluasi TPID terus dilakukan secara berkala mulai tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota.
Muncul Gerakan Pro Sudewo Gelar Istigasah di Lapangan Kayen Pati |
![]() |
---|
Potret Seram Eks Penjara Perempuan Gerwani di Pedalaman Kendal |
![]() |
---|
Eks Kantor Perusahaan Besar Era Kolonial di Semarang Terbakar, Hangus Tapi Masih Kokoh |
![]() |
---|
Buruh Geruduk Kantor DPRD Karanganyar, Minta Bentuk Satgas PHK |
![]() |
---|
Petani di Pakalongan Sulap Sawah Jadi Sirkuit untuk Balap Traktor |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.