Berita Nasional

PBB Ikut Komentari Pengesahan RKUHP, Khawatir Terjadi Diskriminasi Perempuan dan Kriminalisasi Pers

Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut berkomentar atas pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Editor: rika irawati
Tribunnews/Jeprima
Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Sipil menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Penolakan dilakukan lantaran RKUHP yang akhirnya disahkan memuat pasal-pasal kontroversial. 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut berkomentar atas pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Bahkan, mereka menyatakan keprihatinan atas pengesahan undang-undang tersebut lantaran memuat pasal-pasal kontroversi.

Dikutip dari BBC, PBB khawatir, beberapa pasal dalam KUHP yang baru direvisi bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia, sehubungan dengan prinsip dasar hak asasi manusia.

Di antaranya, hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi, dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.

"Beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers."

"Pasal lain, mendiskriminasi atau memiliki dampak diskriminatif pada perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, serta minoritas seksual dan akan berisiko mempengaruhi berbagai hak kesehatan seksual dan reproduksi, hak privasi, dan memperburuk kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender."

"Pasal lain, berisiko melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan dapat melegitimasi sikap sosial yang negatif terhadap penganut agama atau kepercayaan minoritas dan mengarah pada tindakan kekerasan terhadap mereka," sebut PBB dalam keterangan pers pada Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Urusan Privat Warga Diatur di KUHP Baru, Media Asing Soroti Pengesahan RKUHP

Baca juga: DPR Sahkan RKUHP Jadi KUHP, Ada Catatan dari Fraksi PKS dan Demokrat

Keprihatinan PBB ini juga disampaikan para pakar Hak Asasi Manusia PBB dalam surat yang dikirim ke pemerintah.

PBB kemudian menyerukan kepada otoritas eksekutif dan legislatif untuk menyelaraskan hukum di dalam negeri dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia dan komitmennya terhadap Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

"Kami mendorong pemerintah untuk tetap terlibat dalam dialog konsultatif terbuka dengan masyarakat sipil yang lebih luas dan pemangku kepentingan untuk menangani keluhan dan memastikan bahwa proses reformasi sejalan dengan komitmen global Indonesia dan juga TPB," kata PBB.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa (6/22/2022).

Sidang paripurna pengesahan RUKHP menjadi undang-undang sempat diwarnai adu argumen.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menyampaikan pendapatnya dan mengatakan akan mengajukan judicial review atas beberapa pasal ke Mahkamah Konstitusi.

"Pasal 240 yang menyebutkan, yang menghina pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki."

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved