Breaking News:

Berita Nasional

Urusan Privat Warga Diatur di KUHP Baru, Media Asing Soroti Pengesahan RKUHP

Sejumlah media asing menyoroti pengesahan RKUHP menjadi KUHP yang dilakukan DPR RI. Satu di antaranya, terkait pasal yang menyangkut 'polisi moral'.

Editor: rika irawati
Tribunnews
Tangkap layar di mesin pencarian Google terkait sorotan media asing terhadap pengesahan RKUHP menjadi undang-undang yang dilakukan DPR RI, Selasa (6/12/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) menjadi KUHP oleh DPR RI, Selasa (6/12/2022), tak hanya ditentang sejumlah elemen masyarakat.

Kabar ini pun mendapat sorotan dari media asing lewat pemberitaan mereka.

Terutama, soal pasal yang dinilai mencampuri urusan privat warga.

Media Inggris The Guardian, BBC, dan Sky News, misalnya, mereka sama-sama menyoroti seputar larangan hubungan di luar nikah yang diatur dalam KUHP baru.

"Indonesia passes legislation banning sex outside marriage," tulis The Guardian dalam headline-nya.

Baca juga: DPR Sahkan RKUHP Jadi KUHP, Ada Catatan dari Fraksi PKS dan Demokrat

Baca juga: Diam-diam Pemerintah dan DPR Kembali Bahas RKUHP, Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Tabur Bunga

Judul senada juga ditulis BBC.com.

Sementara, Sky News, menambahkan bahwa selain larangan hubungan intim di luar nikah, pasangan yang belum menikah juga tidak diperbolehkan tinggal serumah.

The Guardian kemudian menyoroti pernyataan yang mendukung dan menolak pasal-pasal dalam RKUHP tersebut.

Di antaranya, pernyataan dari seorang juru bicara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Albert Aries, yang membela RKUHP tersebut sebelum pemungutan suara.

Aries berpendapat, undang-undang tersebut akan melindungi institusi pernikahan.

Aries mengatakan, tindakan hubungan pranikah dan di luar nikah, hanya dapat dilaporkan oleh pasangan, orangtua atau anak.

Sementara, dari pihak penolak, media-media itu mengungkapkan adanya kelompok-kelompok hak asasi mengkritik undang-undang tersebut.

Mereka menyebut, undang-undang itu sebagai pemolisian moralitas.

Para aktivis mengecam KUHP baru karena dianggap melanggar kebebasan sipil dan politik.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved