Pemberhentian Ketum PPP Suharso Monoarfa

Menkumham Akui Kepemimpinan Mardiono di PPP, Begini Respon Suharso Monoarfa

Menkumham Yasonna H Laoly telah mengesahkan Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Editor: rika irawati
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suharso Monoarfa tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019), saat akan diperkenalkan sebagai jajaran kabinet Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Kemenkumham mengesahkan Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Keputusan Menkumham ini ditandatangani Yasonna pada 9 September 2022.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengaku, belum menerima permintaan resmi dari Mardiono untuk bertemu dengan presiden.

"Belum," kata Heru.

Sementara itu, terkait kabar pertemuan Presiden Jokowi dengan mantan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy pekan lalu, Heru mengaku tidak mengetahui.

"Kalau itu, saya tidak tahu," katanya.

Dijanjikan Jabatan

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, membuka pintu bagi kubu Suharso Monoarfa untuk mengikuti gerbong pimpinan baru.

Arsul mengajak eks Ketua Umum (Ketum) PPP itu untuk bersama-sama mengkonsolidasikan PPP menghadapi Pemilu 2024.

"Kami tentu berharap, Pak Suharso dan beberapa kawan yang bersamanya, bisa kembali duduk bareng, bersama mengkonsolidasikan PPP untuk menghadapi pemilu 2024," kata Arsul kepada Tribunnews.com.

Baca juga: Bikin Gaduh, Suharso Monoarfa Dilengserkan dari Jabatannya sebagai Ketua Umum PPP

Baca juga: Suharso Monoarfa Melawan! Datangi Workshop Partai meski Ditolak, Tegaskan Masih Ketua Umum PPP

Arsul berjanji memberikan tempat terhormat bagi Menteri Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas) itu.

"Insyaallah, Pak Suharso tetap kami tempatkan di tempat terhormat meski tidak sebagai ketua umum," ujarnya.

Arsul Sani juga menyebut, surat dari PPP kubu Suharso Monoarfa tidak menjadi patokan Kemenkumham dalam mengambil keputusan.

Menurut Arsul, syarat-syarat formal berupa perlengkapan dokumen harus terpenuhi sesuai Permenkumham tahun 2017.

"Surat dari Pak Suharso itu tidak menjadi patokan dalam pengambilan keputusan," kata Arsul.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved