Awas! Beri Uang ke Pengemis di Kota Semarang Bisa Kena Denda Rp 1 Juta. Berlaku Mulai 1 Oktober 2022

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang akan mulai menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kota Semarang.

Sesuai aturan ini, masyarakat yang kedapatan memberi uang kepada PGOT bakal dikenai sanksi, di antaranya denda Rp 1 juta.

Penerapan sanksi ini berlaku mulai 1 Oktober 2022.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto menyampaikan, selama ini, penegakan perda tersebut masih sebatas melakukan yustisi PGOT.

PGOT yang mangkal di jalan umum maupun fasilitas umum, dijaring dan dibina.

Baca juga: Tol Semarang-Demak Ruas Sayung-Demak Direncanakan Bisa Beroperasi Mulai Januari 2023

Baca juga: PSIS Semarang Vs Persikabo, Pelatih Mahesa Jenar Berharap Bisa Lanjutkan Tren Nirbobol

Namun, mulai 1 Oktober nanti, penegakan perda juga menyasar masyarakat yang memberi uang kepada PGOT.

"Saya pastikan, mulai 1 Oktober, kami akan menegakkan Perda. Kami akan menangkap, baik yang memberi maupun PGOT," tutur Fajar seusai rapat koordinasi penanganan PGOT, di Kantor Satpol PP Kota Semarang, Selasa (6/9/2022).

Sebelum sanksi denda diterapkan, lanjut Fajar, pihaknya bakal memperbanyak sosialisasi.

Hingga 30 September mendatang, petugas akan mengimbau warga tak memberi sumbangan kepada PGOT di jalan-jalan umum.

Sosialisasi ini, satu di antaranya, akan disampaikakn lewat pengeras suara di area traffic control system (ATCS) milik Dinas Perhubungan (Dishub).

"Dari Dishub, nanti, akan menyampaikan lewat ATCS. Saat lampu merah, warga akan mendengarkan imbauan larangan memberikan uang kepada PGOT," paparnya.

Di samping imbauan melalui ATCS, Fajar menambahkan, Satpol PP juga akan melakukan yustisi PGOT secara berkala serta, akan mengawasi masyarakat yang memberi uang kepada mereka.

"Kami perlu alat bukti. Misal si A memberikan uang, kami perlu video atau rekaman. Jika warga mengelak, kamu ada bukti," ucapnya.

Baca juga: Hasil Mengemis Digunakan Membayar Cicilan Mobil. Warga Kudus Terjaring Razia Satpol PP di Jepara

Baca juga: Siap-siap! Beri Uang ke Pengemis di Banyumas Bisa Kena Denda Rp 50 Juta. Berlaku Juni 2022

Dia berharap, upaya penegakan ini bisa menurunkan angka PGOT di ibu kota Jawa Tengah tersebut.

Menurut Fajar, sebagai ganti memberi sumbangan PGOT di jalan umum, warga bisa mengalihkan atau menyumbangkan ke tempat lain, semisal panti asuhan atau yayasan.

Dengan demikian, Semarang akan lebih tertib dan bersih dari PGOT.

Kasi Tuna Susila dan Perdagangan Orang (TSPO) Dinas Sosial Kota Semarang Bambang Sumedi menambahkan, sanksi bagi pemberi uang atau sumbangan kepada PGOT diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014.

Dalam perda ini, sanksi yang ditetapkan berupa denda dan kurungan selama tiga bulan.

Dalam penerapan sanksi ini, Satpol PP akan melibatkan kejaksaan dan pengadilan karena ini masuk ranah instansi tersebut.

"Jadi, ini hukumannya, tindak pidana ringan (tipiring). Rencana, Rabu depan kami akan rapatkan dulu lintas OPD dengan menghadirkan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan. Setelah rakorm akan dibahas teknisnya," ujar Fajar.

Selain digunakan sebagai sarana sosialisasi, CCTV ATCS juga bisa dimanfaatkan sebagai alat bukti jika warga melanggar perda tentang PGOT tersebut.

Dinsos juga sudah lama melakukan sosialisasi terkait perda ini agar masyarakat tidak lagi memberikan uang kepada PGOT, termasuk pengamen, manusia silver, dan sejenisnya.

Jika menemukan PGOT, Dinsos melakukan asessment terhadap yang bersangkutan.

PGOT dari luar kota akan dikembalikan ke daerah asal. Sedangkan, PGOT warga Semarang akan diasesmen hingga ke rumah.

"Kami kirim ke Panti Mardi Utomo, diberi pelatihan. Setelah diberi pelatihan akan dipekerjakan. Jadi, tidak lagi ada alasan ngemis."

"Pemkot berupaya melakukan upaya terbaik karena sesuai UU 1945 Pasal 34, fakir miskin dipelihara negara," jelasnya. (*)

Baca juga: Kuliner Legendaris Dekat Alun-alun Purbalingga, Tahu Gecot Pak Imoeh. Bisa Pesan Kematangan Tahu

Baca juga: PMII Purwokerto Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Minta Aparat Juga Tindak Tegas Mafia Gas

Baca juga: Bupati Kudus Nonaktifkan ASN Penimbun 12 Ton Solar Bersubsidi, Pemecatan Tunggu Putusan Hakim

Baca juga: Alhamdulillah. Bupati Banyumas Beri Bocoran Nominal BLT BBM Naik Jadi Rp 250 Per Bulan