PDIP Tutup Pintu Koalisi dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024, Hasto Singgung Kamuflase Politik

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menutup kemungkinan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kamis (23/6/2022).

"Ya, kalau dengan PKS, tidak (peluang bekerja sama)," kata Hasto, dikutip dari Kompas.com.

Namun, Hasto enggan membeberkan alasan PDI Perjuangan menutup pintu kerja sama dengan PKS.

Pun demikian, soal kemungkinan koalisi dengan Partai Demokrat.

Hasto menyebut, hal ini sulit diwujudkan.

Hasto mengatakan, dinamika politik menunjukkan sulitnya kerjasama dengan Demokrat itu.

"Kalau saya pribadi, sebagai Sekjen, memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," kata Hasto.

Baca juga: Foto Bareng Wali Kota Solo Gibran Pakai Seragam PDIP, Wakil Wali Kota Tegal Jumadi Loncat Partai?

Baca juga: Ketua Umum PDIP Megawati di Rakernas: Tidak Main Dua Kaki, Lebih Baik Keluar Daripada Saya Pecat!

Baca juga: Hasto Tegas Sikap PDIP Terkait Penundaan Pemilu: Tidak Senapas dengan Kultur Demokrasi Sehat

Baca juga: Sekjen PDIP: Simbol Kemajuan Ditempatkan dengan IKN, Maka Kampus Harus dalam Gerak yang Sama

Hasto menambahkan, mengenai kerja sama politik, PDI Perjuangan akan melihat bagaimana emosional para pendukung partai.

Pasalnya, menurut Hasto, pendukung PDI Perjuangan adalah rakyat kecil yang lebih suka apa adanya dan tidak suka dengan adanya kamuflase politik.

"(Pemilih PDI-P adalah wong cilik) tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya. Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," ujar Hasto.

Megawati Gerah Parpol Lain Berkoalisi

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengomentari soal tren sejumlah partai politik yang mengumumkan koalisi, padahal Pemilu 2024 masih dua tahun lagi.

Megawati pun secara tegas memberikan kritikan terkait adanya koalisi yang dilakukan sejumlah partai politik (parpol).

Kritikan ini dilemparkan Megawati saat acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Tahun 2021-2022.

Menurut Megawati, seharusnya, di sistem pemerintahan serta ketatanegaraan Indonesia, tidak ada bentuk koalisi.

Dirinya pun menegaskan, prinsip kenegaraan dalam Rakernas PDIP, di mana sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial bukan parlementer.

"Akibatnya, saya kan suka bingung, kok bilang koalisi, tidak ada koalisi, tidak ada, kalau kerjasama, yes," ujarnya dalam Rakernas PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

"Ini ketatanegaraan kita lho, ini ketatanegaraan kita, ini ketatanegaraan kita, tau nggak," terangnya kembali.

Baca juga: Bantu Atasi Kemiskinan di Purbalingga, Wagub Gus Yasin Serahkan Bantuan Sembako dan Pemugaran RTLH

Baca juga: Tiga Hari Dibuka, Kuota Daya Tampung Siswa Baru PPDB di SMP Negeri 1 Kendal Langsung Terpenuhi

Baca juga: 247 Calon Haji Purbalingga Masuk Asrama Haji Donohudan Mulai 1 Juli, Berangkat dalam 2 Kloter

Baca juga: Nasi Rames Sorjem Katem Kini Digandrungi Anak Muda Banyumas, Berada di Dekat Stasiun Purwokerto

Tak cukup sampai di situ, Presiden Republik Indonesia (RI) ke-5 ini juga mengingatkan para kader PDIP untuk tak membahas soal koalisi di tubuh partai.

"Kalau masih ada yang ngomong di PDIP urusan koalisi, out! Berarti nggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," ujarnya tegas.

Megawati mengatakan, apa yang dirinya katakan adalah sebuah kritik yang membangun, dan memiliki dasarnya.

"Jangan lagi saya digoreng-goreng, ini pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia, saya sudah nggak tahan ini kok jadi begini, ngomong enak koalisi, piye to yo karepe (bagaimana maksudnya)," lanjutnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Hasto Kristiyanto Sebut PDIP Mungkin Tutup Pintu Koalisi dengan 2 Partai Ini, Singgung Kamuflase.