Berita Pendidikan

Ombudsman Jateng Terima Laporan, Ada Sekolah Milik Pemerintah Jual Seragam ke Siswa

Sejumlah sekolah milik pemerintah di Jawa Tengah terindikasi menjual seragam kepada calon siswa maupun siswa di lingkungan sekolah mereka.

Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/RAKA F PUJANGGA
ILUSTRASI. Penjual seraga sekolah di Pasar Kliwon Kudus, Senin (30/8/2021). Menjelang tahun ajaran baru, Ombudsman Jateng menerima informasi sekolah milik pemerintah menjual seragam kepada murid atau calon murid. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Sejumlah sekolah milik pemerintah di Jawa Tengah terindikasi menjual seragam kepada calon siswa maupun siswa di lingkungan sekolah mereka.

Informasi ini telah diterima Ombudsman Jawa Tengah dan ditindaklanjuti.

Kepala Ombudsman Jateng Siti Farida mengatakan, pihaknya telah memberi peringatan dini kepada seluruh kepala satuan pendidikan yang dikelola pemerintah daerah.

"Kami peringatkan agar tidak melakukan penjualan pakaian maupun bahan seragam sekolah di lingkungan sekolah," kata Siti, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (21/5/2022).

Baca juga: Ombudsman Jateng Buka Posko Pengaduan PPDB, Laporan Bisa Disampaikan via Daring

Baca juga: Ombudsman Jateng Terima Dua Laporan, Kaitannya Sumbangan dan Pembelian Seragam Sekolah

Baca juga: Waspada! BMKG Prediksi Jateng Dilanda Cuaca Ekstrim hingga 21 Mei, Ini Sebaran Daerahnya

Baca juga: Ingin Melerai, Warga Tambak Rejo Semarang Tertembak Senjata Anggota Polda Jateng yang Berkelahi

Menurutnya, jual beli seragam oleh sekolah bertentangan dengan ketentuan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

"Sesuai peraturan perundang-undangan, pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan," ujar dia.

Farida menambahkan, pengadaan seragam sekolah bagi peserta didik diusahakan secara mandiri oleh orangtua atau wali murid tanpa melibatkan pihak sekolah.

"Momentum tahun ajaran baru seperti ini, pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas," ujar Farida.

Ombudsman juga mengingatkan kepada penyelenggara satuan pendidikan untuk menghentikan praktik penjualan seragam di lingkungan sekolah karena hal itu berpotensi maladministrasi dan bisa mengarah ke unsur pidana.

"Sehingga, tidak jarang adanya pelaporan masyarakat kepada aparat penegak hukum," papar dia.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved