Breaking News:

Berita Pendidikan

Ombudsman Jateng Terima Dua Laporan, Kaitannya Sumbangan dan Pembelian Seragam Sekolah

Dalam Pasal 9 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 berbunyi bahwa satuan pendidikan atau sekolah negeri dilarang melakukan pungutan.

ISTIMEWA/OMBUDSMAN
ILUSTRASI Logo Ombudsman RI. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Ombudsmasn RI Perwakilan Jawa Tengah telah menerima dua laporan warga terkait sumbangan dan pembelian seragam sekolah.

Biasanya, aduan terkait hal ini menyangkut proses dan jumlah sumbangan.

"Sudah ada dua laporan resmi yang masuk kepada kami."

"Terkait sumbangan dan pembelian seragam" kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (15/7/2020).

Pengenalan Sekolah Secara Tatap Muka Dibatalkan di Kota Tegal, Sri Ningsih: Informasinya Mendadak

Polisi Ikut Tangani Kasus Dugaan Pungutan Sekolah di Banyumas

Masih Nekat Tarik Pungutan ke Wali Murid, Bupati Banyumas: Si Kepala Sekolah Bakal Kami Copot

Salatiga Masih Berstatus Zona Merah, Pengenalan Lingkungan Sekolah Secara Online

Adanya laporan yang masuk, kata dia, pihaknya akan mengklarifikasi pihak sekolah atau dinas yang dilaporkan.

Dari situ akan ditemukan data dan bukti.

Kalau memang ada maladministratif atau menyimpang dari prosedur, pihaknya akan melakukan tindakan korektif.

"Kalau tidak sesuai dengan prosedur bisa dikembalikan."

"Kemudian terkait dengan evaluasi kepada penyelenggara satuan didiknya, kami sampaikan kepada atasan langsung dalam hal ini kepala dinas," ujarnya.

Dia menjelaskan, di dalam Pasal 9 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 berbunyi bahwa satuan pendidikan atau sekolah negeri dilarang melakukan pungutan.

Halaman
12
Penulis: Rifqi Gozali
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved