BSN Kembangkan SNI Knalpot di Purbalingga, Apa Keuntungan bagi Pelaku Usaha?

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sepakat menjalin kerja sama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Nota kesepakatan ditandatangani Kepala BSN, Kukuh S Achmad dan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Beri Masukan di Musrenbang, PPDI Purbalingga Minta Pemkab Perbanyak Pelatihan Produktif bagi Difabel

Dalam kerja sama tersebut, yang akan menjadi prioritas utama adalah pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk knalpot.

"Purbalingga terkenal sebagai sentra industri knalpot.

Adanya SNI knalpot akan melindungi keberlangsungan usaha, serta membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya," ujar Kukuh dalam keterangan persnya.

Baca juga: Ingin Minimalkan Kebocoran Retribusi, Pemkab Purbalingga Siapkan Elektronifikasi Keuangan

Kukuh menjelaskan, pengembangan SNI merupakan kegiatan yang berbasis konsensus, dengan melibatkan stakeholder, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, pakar, hingga masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat menjadi konseptor awal.

Selanjutnya, konsep tersebut akan ditindaklanjuti oleh komite teknis terkait," jelas Kukuh.

Saat ini, BSN telah menetapkan 14.071 SNI.

Baca juga: Bupati Purbalingga Klaim Tak Ada Lagi Desa Sangat Tertinggal, PR Sekarang Tangani 2 Desa Tertinggal

Selain mengembangkan SNI, BSN juga bertanggung jawab memelihara SNI, serta mendampingi stakeholder untuk menerapkan SNI.

"SNI sendiri dapat diterapkan secara luas, baik oleh pemerintah daerah, pelaku usaha maupun masyarakat," sambungnya.

Pembinaan penerapan SNI kepada pemerintah daerah dapat diupayakan dalam bentuk penerapan SNI pada layanan publik, seperti SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Standar Sistem Manajemen lainnya.

Baca juga: Pemkab Purbalingga Klaim Kesejahteraan Warga Naik, Pengeluaran Per Kapita Capai Rp 10 Juta/Tahun

Penerapan SNI sistem manajemen diyakini dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta layanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Purbalingga.

Kukuh melanjutkan, sebagai implementasi Undang-undang Cipta Kerja, BSN mendapat amanat untuk mengembangkan sistem pembinaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan kategori usaha risiko rendah.

Pada 2021, BSN meluncurkan aplikasi SNI Bina UMK yang dapat diakses melalui binaumk.bsn.go.id.

"SNI Bina UMK dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di wilayah Purbalingga untuk meningkatkan daya saingnya, seperti gula semut organik, kopi, batik dan lain-lain," tuturnya.

Baca juga: Ekonom Undip Beberkan Bukti Bahwa Jateng Bukan Provinsi Termiskin di Jawa

Kukuh berharap, kerja sama dengan Pemerintah Purbalingga juga dapat mendukung pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata.

Pemerintah Purbalingga sudah membangun bandara internasional untuk menarik wisatawan.

Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah mengelola tempat wisata dengan baik.

"Untuk memberikan jaminan kepada stakeholder akan kebersihan, kesehatan, keamanan, serta kepedulian pelestarian lingkungan, pengelola dapat menerapkan SNI CHSE," katanya.

Baca juga: Pertalite Resmi Gantikan Premium, Pertamina Janji Harga Pertamax di Bawah Kompetitor

Selain itu, BSN juga mendukung program revitalisasi pasar, dengan memberikan pendampingan terhadap penerapan SNI Pasar Rakyat.

"Pasar adalah tempat perputaran uang.

Dengan pengelolaan yang baik, konsumen akan nyaman untuk pergi ke pasar," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan BSN guna meningkatkan daya saing Kabupaten Purbalingga.

"Mudah-mudahan, dengan pendampingan dari BSN, dapat meningkatkan daya saing produk-produk daerah, termasuk terhadap pelayanan publik," kata Dyah.(*)

Baca juga: Pemekaran Provinsi Banyumas Raya, Apa Kata Para Akademisi?