Berita Banyumas

Pemekaran Provinsi Banyumas Raya, Apa Kata Para Akademisi?

Namun, akan disusun kembali desain besar penataan daerah (Desartada) yang isinya berapa jumlah provinsi, kabupaten, kota.

Penulis: Imah Masitoh | Editor: mamdukh adi priyanto
tribunbanyumas/ima
Anggota DPD RI, Abdul Kholik saat memaparkan materi terkait kondisi Jawa Tengah, terutamba Jateng bagian selatan di acara FGD terkait pemekaran Provinsi Banyumas Raya di UMP 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Anggota DPD RI, Abdul Kholik menyatakan tujuan pemekaran daerah untuk   mengembangkan lebih lanjut potensi daerah, pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Hal tersebut disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) 'Pemekaran Provinsi Banyumas Raya dalam Perspektif Akademis' di ruang rapat rektorat Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Selasa (29/3/2022).

"Terkait pemekaran ini masih dalam kebijakan moratorium.

Namun, akan disusun kembali desain besar penataan daerah (Desartada) yang isinya berapa jumlah provinsi, kabupaten, kota, ini sesuai amanat Undang Undang.

Karena itu, Jateng harus mengambil momen ini agar tidak ketinggalan," kata Abdul Kholik.

FGD provinsi banyumas raya berdasarkan perspektif akademisi yang digelar di UMP Purwokerto, Banyumas
FGD provinsi banyumas raya berdasarkan perspektif akademisi yang digelar di UMP Purwokerto, Banyumas (tribunbanyumas/ima)

Baca juga: Pemekaran Banyumas Apa Kabar? Kajian Sudah Terpenuhi, Tapi

Oleh karenanya, Abdul Kholik terus menampung aspirasi dari konstituen atau warga Jateng terkait aspirasi masyarakat tentang wacana pemekaran.

Dalam forum kali ini, Abdul Kholik menampung aspirasi dari para akademisi.

Dalam pemaparannya, ada 3 provinsi besar yang kalau dijumlahkan populasinya menjadi separuh Indonesia, ada lebih dari 49 juta di Jawa Timur, 36,3 juta di Jawa Tengah, dan hampir 48 juta itu di Jawa Barat.

Populasi Jateng, kata dia, sudah seperti populasi satu negara.

Provinsi dengan populasi besar ini dalam Desartada akan dikaji kembali, apakah besaran populasi di provinsi ini ada kaitannya dengan problem efektifitas pembangunan atauu  tidak.

Baca juga: Tak Mau Tanggapi Wacana Provinsi Banyumasan, DPRD Banyumas Fokus Kawal Pemekaran Kabupaten

Karena selama ini, Jateng memiliki kantong-kantong kemiskinan.

Bahkan, saat ini, pemerintah pusat memberikan label kepada sejumlah daerah dengan kemiskinan ekstrem.

Daerah dengan titel kemiskinan ekstrem paling banyak ada di Jateng bagian selatan, Banyumas Raya, Kedu dan sekitarnya.

Terkait pengembangan dan pembangunan wilayah, ia juga memiliki gagasan bahwa Jateng butuh pendekatan baru berbasis kewilayahan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved