Temukan Banyak Kejanggalan, Warga Blora Minta Hasil Tes Seleksi Perangkat Desa Dibatalkan

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA - Sejumlah peserta seleksi perangkat desa (perades) di Blora menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Blora, Kamis (27/1/2022).

Mereka menilai ada sejumlah kejanggalan dan kecurangan terkait pelaksanaan seleksi perades tersebut.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah selesai melaksanakan pengisian perades di 194 desa dengan jumlah lowongan perangkat sebanyak 857 jabatan.

Antusiasme masyarakat mengisi lowongan tersebut sangatlah banyak.

Tak heran, mereka rela melakukan segala cara untuk dapat menempati lowongan itu. Di antaranya, muncul dugaan adanya jual beli jabatan.

Salah seorang peserta aksi demo, Soni, merasa kecewa dengan pelaksanaan pengisian perades.

Baca juga: Tega! Pemuda di Blora Racuni Sahabat Pakai Racun Tikus Gara-gara Utang

Baca juga: Pesta Arak di Cepu Blora Berujung Maut, 6 Orang Meregang Nyawa

Baca juga: Pulang Kampung ke Blora, Pratama Arhan Langsung Dikunjungi Bupati yang Bawa Ambulans. Ada Apa?

Baca juga: Bendungan Randugunting di Blora Sudah Diresmikan, Ganjar: Bisa Dimanfaatkan Tiga Kabupaten

Dia menilai, pelaksanaan seleksi yang dilakukan di Semarang itu syarat kejanggalan.

"Karena ada yang janggal, pada saat registrasi saya komplain tidak ada yang merespon sampai pelaksanaan CAT (Computer Assisted Test) dan sampai selesai CAT juga tidak ada respon," kata Soni, usai orasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Blora, Kamis.

Soni yang merupakan warga Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, tersebut juga mengaku, pada saat mengikuti tes komputer, beberapa kali komputer yang digunakannya eror pada saat memilih jawaban soal yang diinginkannya.

"Ketika melakukan pengisian komputer, saya pilih contoh jawaban A kok tiba-tiba komputernya eror, tetapi ketika saya pilih jawaban yang lain kok enggak eror, ya intinya beberapa kali sistem eror," terang Soni, yang merupakan guru SD tersebut.

Soni berharap, lewat aksi tersebut, tes pengisian perades dapat dibatalkan.

"Harapannya batalkan tes perades," ujar dia.

Aksi unjuk rasa mendesak tes perades dibatalkan mulai dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB.

Peserta memulai aksi dari lapangan Kridosono, bergerak menuju kantor DPRD, lanjut ke Kejaksaan Negeri Blora, dan Kantor Bupati Blora.

Baca juga: Tak Gentar Berlaga di Grup G Liga 3, Persipa Pati Optimistis Bisa Naik Kasta ke Liga 2

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Bagus dan Angka Pengangguran Turun, Bupati Purbalingga: PR Kita Kemiskinan

Baca juga: Dindik Banyumas Ancam Cabut Izin PTM Sekolah jika Ada Temuan Guru dan Murid Tak Mau Divaksin

Baca juga: Angka Kemiskinan di Kebumen Diklaim Turun Jadi 6,03%, Bupati Berharap Kemiskinan Ikut Turun

Sejumlah atribut dan spanduk berisi tulisan-tulisan menjadi sarana penyampaian aspirasi digunakan dalam aksi demonstrasi tersebut.