UMK 2022 Jateng

Masih Tertinggi di Solo Raya, UMK Karanganyar 2022 Diputuskan Rp 2.064.313

KSPN Kabupaten Karanganyar menyayangkan sikap Pemerintah Pusat dan daerah yang menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 terkait penyesuaian UMK 2022.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: deni setiawan
TRIBUNBANYUMAS/AGUS ISWADI
Kepala Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar, Martadi. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KARANGANYAR - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karanganyar Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.064.313.

Hal itu sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Adapun UMK Karanganyar 2022 mengalami kenaikan Rp 10.273 jika dibandingkan 2021.

Dengan kenaikan tersebut, UMK Karanganyar 2022 masih tertinggi se-Solo Raya.

Baca juga: Geram Jalan Perbatasan Jadi Tempat Mangkal PSK, Warga Colomadu Karanganyar Pasang Baliho Penolakan

Baca juga: Niat Cari Rumput, Jumali Malah Temukan Perempuan Tanpa Busana Mengambang di Sungai Lunyu Boyolali

Baca juga: Alasan DA Gadaikan Mobil Sewaan Milik Warga Jaten Karanganyar: Buat Buka Usaha Rental

Baca juga: Tiga Motor Honda Adu Kuat di Kemangkon Purbalingga, Tiga Pemotor Dilarikan ke Rumah Sakit

Kepala Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar, Martadi menyampaikan, kaitannya UMK Karanganyar 2021 telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021.

Pihak dinas akan segera menyosialisasikan terkait UMK tersebut kepada Apindo dan serikat pekerja.

"Soal struktur dan skala upah itu kesepakatan antara perusahaan dengan serikat," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (1/12/2021).

Apabila nantinya ada pekerja yang mendapati tidak kesesuaian terkait penerapan UMK Karanganyar 2022 dari pihak perusahaan, lanjutnya, pekerja dapat melaporkan ke pengawas ketenagakerjaan.

Sementara itu, Ketua DPD KSPN Kabupaten Karanganyar, Haryanto menyayangkan sikap Pemerintah Pusat dan daerah yang menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 terkait penyesuaian UMK 2022.

Selanjutnya, pihaknya akan memperjuangkan supaya struktur dan skala upah benar-benar diterapkan kepada pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun.

"Kami akan memperjuangkan struktur dan skala upahnya."

"Namun akan kami pelajari terlebih dahulu SK Gubernur khususnya diktum kedelapan," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (1/12/2021).

Dalam surat Keputusan Gubernur diktum kedelapan menyebutkan perusahaan memberikan upah di atas upah minimun kabupaten/kota bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.

Itu ditetapkan melalui masing-masing perusahaan dengan berpedoman struktur dan skala upah (SUSU) dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen.

Ketua Apindo Karanganyar, Edy Dharmawan mengatakan, UMK ini memang diperuntukkan bagi mereka yang baru bekerja.

Sedangkan pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih menggunakan struktur dan skala upah.

"Kalau mau jujur, 2021 ini kan kondisi keuangan perusahaan secara umum belum pulih."

"Makanya nanti itu perusahaan secara bepartit akan rembukan."

"Yang penting semua bisa jalan, perusahaan bisa jalan, pekerja juga," pungkasnya. (*)

Baca juga: Selamat! Jembatan Kayangan di Kawah Sikidang Dieng Banjarnegara Raih Juara 2 API Award 2021

Baca juga: Manfaatkan Limbah Sekitar Waduk Mrica, Warga Blambangan Banjarnegara Belajar Produksi Biopelet

Baca juga: Warga Ngemplak Sleman Kena Tipu, Beli Samurai Palsu Seharga Rp 15 Juta di Wonosobo, Begini Kisahnya

Baca juga: Suami Istri di Brebes Gadaikan 13 Mobil Rental, Beralasan Sewa Mobil untuk Pergi ke Jakarta

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved