UMK 2022 Jateng

Sudah Diserahkan Gubernur Jateng, Segini Besaran Usulan UMK 2022 di Karanganyar

Dalam hasil rapat antara serikat pekerja, dewan pengupahan, dan Apindo tersebut ada dua usulan penyesuaian UMK Karanganyar 2022, ini rinciannya.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: deni setiawan
TRIBUNBANYUMAS/AGUS ISWADI
Kepala Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar, Martadi. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KARANGANYAR - Pemkab Karanganyar telah menyerahkan usulan penyesuaian UMK 2022 kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Kepala Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar, Martadi menyampaikan, pihaknya sebelumnya telah menyerahkan hasil rapat dewan pengupahan kepada Bupati Karanganyar, Juliyatmono pada akhir pekan lalu.

Baca juga: Percikan Api Bermula dari Ruang Rapat Dekat Gudang, Pabrik Sekar Lima Textil Karanganyar Terbakar

Baca juga: Tim Cagar Budaya Karanganyar Evakuasi Yoni Diduga Cagar Budaya, Telantar di Pinggir Jalan Jaten

Baca juga: Rekomendasi UMK Karanganyar 2022 Diserahkan Senin Ini, Berapa Besarannya? KSPI: Kami Belum Tahu

Baca juga: Ambil Motor di Kantor Satlantas Polres Karanganyar, Pelanggar Hancurkan Knalpot Brong Gunakan Palu

Dalam hasil rapat antara serikat pekerja, dewan pengupahan, dan Apindo tersebut ada dua usulan penyesuaian UMK Karanganyar 2022.

Pihak pemerintah dan Apindo mengusulkan sebesar Rp 2.064.313 atau sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021.

Sedangkan pihak serikat pekerja mengusulkan UMK Karanganyar 2022 sebesar Rp 2.090.191.

"Kami sudah kirim usulan UMK 2022 ke Gubernur Jawa Tengah."

"Besarannya sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (23/11/2021).

Selanjutnya terkait penetapan UMK 2022 akan diumumkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Jika dibandingkan dengan UMK 2021 sebesar Rp 2.054.040, usulan UMK 2022 mengalami kenaikan Rp 10.273.

Ketua DPD KSPN Kabupaten Karanganyar, Haryanto menyampaikan, pihak serikat pekerja terus berupaya agar UMK Karanganyar 2022 mengalami kenaikan.

"Kami telah menghadap Gubernur untuk menyampaikan usulan."

"Pertama, menyampaikan penolakan upah memakai PP Nomor 36 Tahun 2021 dan mengusulkan kenaikan 17 persen," ucapnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (23/11/2021).

Dia menegaskan, menolak perhitungan upah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Lanjutnya, saat ini kebutuhan para pekerja bertambah di tengah situasi pandemi Covid-19.

Baik itu keperluan membeli masker, hand sanitizer, dan hal lain terkait protokol kesehatan lainnya. 

Oleh karena itu pihaknya mendorong supaya perhitungan upah menggunakan peraturan sebelumnya yakni PP Nomor 78 Tahun 2015 ditambah kebutuhan pekerja di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. 

Sementara itu terkait struktur dan skala upah, lanjut Haryanto, akan berupaya supaya struktur dan skala upah diterapkan di tiap perusahaan di Karanganyar setelah UMK 2022 diumumkan secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah.

"Kepada para Ketua PUK (Pimpinan Unit Kerja) untuk bernegosiasi dengan perusahaan agar upah karyawan yang sudah di atas 1 tahun ada perhitungan tersendiri," ungkap Haryanto. (*)

Baca juga: Musim Penghujan Produksi Nira Merosot di Banjarnegara, Tiap Hari Paling Banyak Cuma 3 Kilogram

Baca juga: Tips Ketua IDI Banjarnegara, Tingkatkan Imun Tubuh Jadi Cara Ampuh Lawan Virus Dengue

Baca juga: Kota Tegal Dikepung Banjir, Yanti Terpaksa Dorong Motor Karena Mogok: Ini Air Sampai Lutut

Baca juga: Baron Hill Guci Tegal Tambah Spot Foto, Terbaru Dino Land: Tempat Foto Berlatar Dinosaurus

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved