Kasus Mafia Tanah Kembali Ramai, Begini Pandangan Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto

"Kalau mafia tanah yang paling banyak adalah dukungan dari oknum, entah dari BPN yang menjadi timbulnya sertifikat bermasalah," katanya.

Menindaklanjuti hal tersebut, kejaksaan agung akan membuat task force yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan.

Pihaknya juga menyoroti adanya calo meskipun sudah ada sistem pelayanan online.

"Jadi, dibuat sistem online itu untuk mengurangi hubungan manusia. Tapi, justru manusia yang memainkan sistem agar aksi itu tetap berlangsung."

"Yang namanya kejahatan, selalu mencari celah," jelasnya.

Belum lagi, muncul ketakutan dari para pelapor yang takut bila melapor maka akan dipersulit di kemudian hari, termasuk saat berurusan dengan perizinan.

Baca juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, Kamis 18 November 2021: Rp 986.000 Per Gram

Baca juga: Cuaca Purbalingga Hari Ini, Kamis 18 November 2021: Diperkirakan Hujan Siang hingga Malam

Baca juga: Cuaca Purwokerto Hari Ini, Kamis 18 November 2021: Siang Diperkirakan Hujan, Suhu 29 Derajat Celcius

Menurutnya, kebijakan jaksa agung ini perlu diperkuat lagi pada bagian intelegensi.

Bila instruksi ini benar ditegakkan, menurutnya, pada tahap awal, ada semacam goncangan di kalangan mafia tanah.

Mereka akan berpikir dengan kebiasaan baru.

"Kedepannya akan bagus dan akan berdampak meningkatkan kerja dan pendapatan, investor merasa nyaman."

"Mindset kejujuran, paling penting. Misalkan, buat standar pelayanan."

"Berapa lama barang bisa keluar. Kalau melampaui dari ketentuannya, itu kenapa dan publik harus tahu," tambahnya. (Tribunbanyumas/jti)