Breaking News:

Berita Purbalingga

Pemkab Purbalingga Bakal Lakukan Penyesuaian NJOP PBB untuk Tingkatkan PAD Tahun 2022

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berjanji melakukan pembaruan daftar wajib pajak dan melakukan penyesuaian NJOP PBB untuk mengoptimalkan PAD.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/DOK HUMAS PEMKAB PURBALINGGA
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat mengikuti sidang DPRD Purbalingga, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi berjanji melakukan pembaruan daftar wajib pajak dan melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kegiatan ini merupakan bagian dari empat upayaa riil yang akan dilakukan Pemkab Purbalingga guna meningkatkan PAD 2022.

Hal itu disampaikan Tiwi, sapaan bupati Purbalingga, dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2022 dan empat Raperda Lain di Ruang Rapat DPRD, Rabu (10/11/2021).

Tiwi mengatakan, upaya lain yang akan dilakukan yakni optimalisasi parkir tepi jalan umum dan optimalisasi pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Baca juga: Bupati Purbalingga Serahkan 5 Raperda ke DPRD, Satu di Antaranya tentang Tarif Kelas 3 di RSUD

Baca juga: Bupati Purbalingga Ajak Warga Memajukan Bangsa sebagai Bentuk Penghormatan kepada Pahlawan

Baca juga: Ditinggal ke Rumah Orangtua, Rumah Nur Mustofa di Karangreja Purbalingga Dilalap Jago Merah

Baca juga: Tiga Rumah Warga Bokol Purbalingga Rusak Tertimpa Pohon, Berawal Hujan Deras Disertai Angin

Selain itu, memperbarui tarif retribusi untuk jenis retribusi yang besaran tarifnya dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

"Saat ini, Pemkab Purbalingga juga sedang diaudit kinerjanya dalam optimalisasi PAD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."

"Hasil diskusi bahwa nanti, ada banyak potensi PAD yang masih bisa dimaksimalkan, di antaranya sampah, parkir, pasar, dan sebagainya."

"Ketika audit selesai maka rekomendasi BPK nanti bisa kami jadikan dasar dalam optimalisasi PAD," terangnya dalam rilis.

Sedangkan belanja daerah tahun 2022 diarahkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan.

Selain belanja wajib pemerintahan, juga belanja untuk pemulihan ekonomi pasca Covid.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved