Breaking News:

Berita Purbalingga

Pemkab dan DPRD Purbalingga Sepakati KUA PPAS 2022, Ada Pergeseran Sejumlah Kegiatan

Pemkab Purbalingga, bersama DPRD Purbalingga, melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang KUA PPAS Tahun Anggaran 2022.

Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/DOK HUMAS PEMKAB PURBALINGGA
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, Jumat (15/10/2021), di Ruang Sidang DPRD Purbalingga. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, bersama DPRD Purbalingga, melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Selain itu ada pula penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap Tiga Raperda yang dilaksanakan, Jumat (15/10/2021) di Ruang Sidang DPRD Purbalingga.

KUA PPAS ini akan menjadi acuan bersama dalam penyusunan RAPBD tahun 2022.

Laporan Badan Anggaran (Banggar) tentang hasil pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 tidak dibacakan namun hanya diserahkan Drs Mugo Waluyo, mewakili Banggar DPRD, kepada pimpinan rapat HR Bambang Irawan SH.

Dalam kesempatan itu, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengapresiasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang tekun menelaah dan membahas secara mendalam terhadap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022.

Baca juga: Selamat, Desa Selabaya Purbalingga Juara Posko Covid-19 dan Jaga Tangga Tingkat Kabupaten

Baca juga: Beginilah Ucap Syukur Sundari Terima Bantuan Pemkab Purbalingga, Anaknya Alami Hidrocefalus

Baca juga: Desa Tegalpingen dan Tumanggal Terhubung Jalan Baru, TMMD Tahap III 2021 Purbalingga Resmi Ditutup

Baca juga: Warga Cibangkong Banyumas Ditangkap Anggota Polres Purbalingga, Ada Sabu 0,5 Gram di Kamar Kos

Setelah dikirimkannya Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022, Kemenkeu mengeluarkan surat nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal penyampaian rincian alokasi TKDD Tahun 2022 yang besarannya berbeda dengan asumsi KUA-PPAS yang telah dikirim.

Serta terdapat perubahan annual work plan (awp) hibah upland yang menyebabkan penggeseran rencana kerja yang semula di Tahun 2021 sebagian digeser Tahun 2022.

Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian terhadap KUA-PPAS, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Penyesuaian tersebut telah dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPRD besama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan menjadi nota kesepakatan yang ditandatangani pada hari ini.

"Selanjutnya, akan segera kami tindaklanjuti dengan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022," ujar bupati dalam rilis.

Baca juga: Stok Cukup, Wali Kota Semarang Targetkan Vaksinasi Dosis Dua Tuntas Akhir Tahun 2021

Baca juga: Masih Bisa Tersenyum, TKI Asal Kebumen Lumpuh setelah Tertimpa Besi 2 Ton saat Kerja di Jepang

Baca juga: Kepala Disporapar Jawa Tengah Minta Maaf Kontingen Jateng Duduki Peringkat 6 di PON Papua

Baca juga: TMMD Sengkuyung Banyumas Resmi Ditutup, Jalan Tembus Desa Dawuhan ke Desa Binangun Bisa Dilewati

Terkait tiga raperda, yakni raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Raperda tentang Kesehatan Ibu, bayi baru lahir bayi dan anak dibawah lima tahun.

Ketiga raperda tersebut telah disusun sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Berkat kebersamaan yang terbangun dan terus terpelihara, ketiga Raperda tersebut dapat disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah."

"Selanjutnya kita bersama dapat segera mensosialisasikan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat, baik melalui kesempatan formal maupun informal," katanya. (Tribunbanyumas/jti)

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved