Breaking News:

Berita Banyumas

Dikritik BEM tapi Didukung Alumni, Ini Alasan Unsoed Angkat Jaksa Agung Burhanuddin Jadi Guru Besar

Jaksa Agung ST Burhanuddin mendapatkan gelar profesor hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Tangkapan Layar Channel Youtube Unsoed Official
Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memberikan pidato dalam pengukuhan gelar profesor dan sebagai guru besar di Unsoed Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (10/9/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Jaksa Agung ST Burhanuddin mendapatkan gelar profesor hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Pengukuhan gelar profesor dilaksanakan di Auditorium Graha Widyatama Unsoed Purwokerto, Jumat (10/9/2021).

Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Umum Unsoed Purwokerto Prof Hibnu Nugroho, menjelaskan, pengukuhan profesor ST Burhanuddin akan menjadi lompatan besar bagi Unsoed.

Menurutnya, Profesor Burhanuddin akan menjadi guru besar tidak tetap pertama di Unsoed.

"Ini adalah lompatan bagi Unsoed mengangkat Guru Besar yang merupakan Jaksa Agung. Hal ini sebenarnya selaras dengan kebijakan Kemeristekdikti yang sekarang mengakomodir praktisi," katanya dalam konferensi pers, seusai acara, Jumat.

Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Terima Gelar Profesor, Alumni FH Unsoed: Komitmen Berantas Korupsi Besar

Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Didemo saat Terima Gelar Profesor Unsoed, Dinilai Abaikan Kasus HAM Berat

Baca juga: Banyumas Masih Pertahankan Tradisi Penyumbang Terbanyak, Kirim 31 Atlet pada PON Papua 2021

Baca juga: Sempat Kejar-kejaran, Satlantas Polresta Banyumas Gagalkan Aksi Begal di Taman Satria Purwokerto

Prof Hibnu yang juga guru besar di Unsoed itu menjelaskan, ST Burhanuddin layak mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari Unsoed, terutama terutama karena inovasi penerapan restorative justice (RJ).

Hal ini menjadi angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Profesor Hibnu, hukum di Indonesia, sejak 1980-an, berorientasi pada pidana penjara.

Oleh karenanya, banyak lembaga pemasyarakat (lapas) yang over kapasitas.

"Dengan pengembangan ini akan mengurangi kapasitas yang ada. Misalkan, 15 persen kasus di Kejati di restoratif justice maka akan mengurangi kapasitas lapas."

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved