Berita Tegal

15 Camat di Tegal Dinyatakan Langgar Prokes, Terancam Denda Masing-masing Rp 100 Ribu

Polres Tegal menyatakan, 15 camat di wilayah setempat terbukti melanggar protokol kesehatan (prokes) di tengah berlangsungnya PPKM.

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/DESTA LEILA KARTIKA
Kasatreskrim Polres Tegal AKP I Gede Dewa Ditya menunjukkan foto viral para camat berfoto tanpa memakai masker dan menjaga jarak, dalam gelar perkara di halaman Satreskrim Polres Tegal, Jumat (13/8/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SLAWI - Polres Tegal menyartakan, 15 camat di wilayah setempat terbukti melanggar protokol kesehatan (prokes) di tengah berlangsungnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Mereka pun terancam denda masing-masing Rp 100 ribu.

Hal ini disampaikan Kasatreskrim Polres Tegal AKP I Gede Dewa Ditya dalam gelar perkara di mapolres setempat, Jumat (13/8/2021) sore.

Gede mengatakan, para camat tersebut melakukan pelanggaran prokes pada 24 Juli 2021.

Mereka tak memakai masker dan menjaga jarak dalam acara perpisahan yang digelar di kantor Kecamatan Slawi.

Foto mereka tak memakai masker pun menjadi viral di media sosial.

Baca juga: Empat Camat di Kabupaten Tegal Diperiksa Polisi, Berawal dari Foto Viral Tak Pakai Masker

Baca juga: Gapura Unik di Slerok Tegal, Ada Boneka Orang Pegang Jarum Suntik Raksasa, Ternyata Ini Maksudnya

Baca juga: Patungan, PNS di Kabupaten Tegal Beri Bantuan 10 Ton Beras bagi 2000 Keluarga Terdampak Wabah Covid

Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Kabupaten Tegal Mulai Digelar, Begini Suasana Hari Pertama di SMPN 1 Slawi

Buntut dari kejadian itu, sejumlah camat dipanggil penyidik Polres Tegal untuk dimintai keterangan.

Menurut Gede, hasil penyelidikan, 15 camat itu terbukti melanggar Pasal 5 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan Covid-19.

"Tindak lanjutnya, kami menyerahkan perkara ini kepada Satpol PP Kabupaten Tegal selaku pihak yang memiliki wewenang sesuai yang tertera di Perbub, untuk melakukan penindakan atau pemberian sanksi terhadap para pelanggar," ungkap Dewa.

Dewa menjelaskan, dalam kasus ini, pihaknya tak menggunakan Pasal 93 UU Karantina Kesehatan lantaran kegiatan yang dilakukan para camat tak menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, satu di antaranya penyakit menular.

Hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal diketahui, berdasarkan data kasus Covid-19 periode 24 Juli-13 Agustus 2021, tak ditemukan klaster baru dari kegiatan para camat tersebut.

Sehingga, perkara diserahkan atau dialihkan ke Satpol PP Kabupaten Tegal untuk ditindaklanjuti.

"Untuk sanksi, bisa dikoordinasikan lagi ke kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Namun, acuannya Perbup Nomor 42 tadi," terangnya.

Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tegal Dadang Darusman menjelaskan, sesuai Pasal 5 ayat 4 Perbup Tegal Nomor 42 Tahun 2021 denda bagi pelanggar protokol kesehatan peroangan berupa sanksi administrasi maksimal Rp 100 ribu.

Baca juga: PSIS Hajar PPLP Jateng di Stadion Jatidiri Semarang, Bruno Silva Sumbang Dua Gol

Baca juga: Ganjar Lepas Merdeka Ekspor Komoditas Pertanian Jateng, Nilainya Capai Rp 400 Miliar

Baca juga: Peringatan 60 Tahun Gerakan Pramuka, Wabup Banjarnegara: Harus Jadi Agen Perubahan di Masa Pandemi

Baca juga: Begini Kronologi Penangkapan Terduga Teroris di Kendal, Hadi Sudah Diintai Sejak Mei 2021

Sedangkan pelaku usaha mikro, paling banyak Rp 200 ribu, pelaku usaha kecil dan menengah, paling banyak Rp 1 juta. Adapun untuk pelaku usaha besar, maksimal Rp 5 juta.

"Ya, kalau sesuai Perbup, sanksi yang diberikan berupa denda setinggi-tingginya Rp 100 ribu per orang. Sedangkan untuk sanksi lain, seperti kedisiplinan, bisa saja kami berikan namun keputusannya tetap ada di bupati," katanya.

Dadang pun menyayangkan peristiwa pelanggaran prokes yang dilakukan para camata tersebut.

"Tentu, kami menyesalkan dan peristiwa ini bisa menjadi pelajaran untuk semuanya. Saya berharap, ke depan, tidak ada lagi kasus serupa di Kabupaten Tegal," ujarnya.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tegal Suharinto menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dan meminta saran kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tegal dalam pemberian sanksi.

"Kalau sesuai Perbup Nomor 42 Tahun 2021, sanksi denda bagi pelanggar prokes perorangan maksimal Rp 100 ribu. Kami tidak akan tebang pilih, meskipun camat, ya tetap kami denda sesuai aturan yang berlaku," ujar Suharinto. (*)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved