97,2 Persen Kematian akibat Covid di Jateng Terjadi pada Warga Belum Divaksin, Begini Sikap Ganjar

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Tim ahli Covid-19 Jawa Tengah mengungkap, 97,2 persen kasus kematin pasien Covid-19 terjadi pada mereka yang belum divaksin.

Data ini diperoleh dari kajian terkait tingginya angka kematian akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Pejabat (Pj) Sekda Jateng Prasetyo Aribowo mengatakan, vaksinasi memberikan dampak cukup signifikan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Jateng.

"Dari 10 rumah sakit di Jateng yang diteliti, ditemukan fakta bahwa 97,2 persen kasus kematian di rumah sakit terjadi pada pasien yang belum divaksin," kata Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Gubernur Ganjar: Awas Jangan Sampai Acara Pitulasan Jadi Klaster Baru di Jateng

Baca juga: Gubernur Ganjar Pranowo: Program Vaksinasi di Jateng Baru Tercapai 18,83 Persen

Baca juga: Nasib PSK di Jateng selama Pandemi Covid, OPSI: Belum Dapat Bantuan, Mudah Akses Vaksin

Baca juga: Cegah Percepatan Pantura Tenggelam, Komisi D DPRD Jateng Minta Pemprov Batasi Eksploitasi Air Tanah

Dikatakannya, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa angka kematian didominasi pasien lansia, dengan usia 45-65 tahun, yang mencapai 58,4 persen.

"Penelitian juga menemukan, sebanyak 87 persen kasus kematian di rumah sakit terjadi pada pasien kategori rentan, di antaranya lansia dan mereka yang memiliki komorbid," ungkapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, dari hasil kajian itu, angka kematian memang terkonfirmasi pada lansia, komorbid dan mereka yang belum divaksin.

Dan terkait vaksinasi ini, angkanya cukup besar dalam arti bisa melakukan pencegahan.

"Itu hipotesis kami. Makanya, kami akan ubah cara vaksinasi di Jateng. Sekarang, kami cari daerah yang penduduknya banyak, lansianya banyak, komorbidnya banyak. Itu yang diprioritaskan jadi sasaran vaksinasi," katanya.

Selain itu, Ganjar meminta seluruh bupati/wali kota fokus pada vaksinasi kelompok rentan itu. Vaksin yang diberikan ke daerah, diminta menyasar kelompok-kelompok tersebut.

"Sementara, yang dari TNI/Polri, bisa menyasar yang umum. Sehingga, lebih enak pembagiannya. Biar tidak berebut pada ceruk yang sama," jelasnya.

Baca juga: Warga Bangsri Jepara Ditemukan Tewas di Sumur, Ketahuan saat Keluarga Melihat Penutup Terbuka

Baca juga: Jadi Syarat Bekerja di Tempat Karaoke di Salatiga, Tata Memberanikan Diri Ikut Vaksinasi Covid

Baca juga: 2 Pencuri Gasak Uang Rp 8 Juta di SPBU Kemiri Karanganyar, Pantau Suasana dari Depan Toilet

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Kantor Imigrasi Pati Hentikan Sementara Layanan Tatap Muka

Sebab, jika tidak ada pembagian maka vaksinasi jadi tidak terarah.

"Saya minta kabupaten/kota menyiapkan sentra-sentra vaksinasi yang lebih kecil lagi sehingga mudah diakses masyarakat. Misalnya, di kelurahan, kantor desa, dan sebagainya agar distribusi jadi lebih banyak," kata Ganjar.

Selain soal vaksinasi, Ganjar juga meminta kabupaten/kota tidak abai pada tracing atau penelusuran kasus. Ganjar mengatakan, penelusuran kasus Covid-19 di beberapa daerah sangat rendah.

"Umpama di Brebes, kenapa (penelusuran) rendah, mereka jawab tidak punya PCR. Maka, saya usulkan, dingenjot pakai antigen atau kalau tidak, pengadaan peralatan. Rembang juga sama, tapi alasan mereka karena yang positif sedikit maka tracingnya menurun," kata Ganjar.

"Mudah-mudahan, ini berita baik tapi kita harus cermat apakah itu benar karena menurun atau karena kita tidak melakukan sesuatu. Saya minta, teman-teman bupati/wali kota memperbaiki diri semuanya," ujarnya. (*)