Breaking News:

Berita Jateng

Ketua DPRD Jateng Minta Pemkab dan Pemkot Tindak Tegas Pelanggar PPKM Darurat

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengajak semua elemen pemerintahan kompak dan serius melaksanakan PPKM Darurat di Jateng.

Penulis: m zaenal arifin | Editor: rika irawati
TRIBUN BANYUMAS/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengajak semua elemen pemerintahan kompak dan serius melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jateng, yang berlangsung sampai 20 Juli 2021 mendatang.

Dia meminta PPKM Darurat dilaksanakan secara tegas disertai penerapan sanksi bila ada yang melanggar demi mencegah penyebaran Covid-19.

"Sanksi ini tindakannya harus lebih tegas dan jelas. Mulai peringatan tertulis hingga penghentian sementara kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM Darurat," katanya, dalam rilis yang diterima, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Pembatasan Mobilitas Warga Belum Penuhi Target di Jateng, Ganjar: Kini Mulailah di Level Desa

Baca juga: Tahun Ini Tak Ada Lowongan CPNS untuk Formasi Guru di Jateng, Begini Penjelasan BKD

Baca juga: Rencana 7.000 RT Dilockdown, DPRD Jateng: Kebijakan Pemprov Jangan Sampai Bias

Baca juga: Tarif Tol Semarang-Solo Naik 27 Juni, DPRD Jateng: Batalkan, Sampai Kondisi Lebih Baik!

Pria yang akrab disapa Bambang Krebo ini menambahkan, PPKM Darurat ditetapkan pemerintah pusat karena angka kasus positif Covid-19 terus naik.

Karenanya, dia meminta seluruh elemen pemerintahan daerah di Jateng mulai eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, mendukung aturan tersebut.

Dia juga meminta kebijakan yang diambil pemerintah pusat tersebut juga didukung seluruh elemen masyarakat bersama Pemprov Jateng.

"Yang diterapkan ini adalah tugas kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa manusia dari pandemi Covid-19. DPRD Jateng mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu melawan Covid-19," ujarnya.

Dia juga mendorong Pemprov Jateng bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

Agar penerapan PPKM Darurat bisa tegas, dia meminta peran aktif Satpol PP bersama TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota dimaksimalkan dalam upaya penegakan protokol kesehatan di masyarakat.

Dikatakannya, jika tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah, dikhawatirkan klaster baru akan terus muncul dan semakin banyak warga yang terpapar Covid-19.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved