Breaking News:

Penanganan Corona

Pemerintah Terapkan PPKM Mikro 22 Juni-5 Juli, Tempat Ibadah di Zona Merah Sementara Ditutup

Pemerintah pusat kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, berlaku 22 Juni-5 Juli.

Editor: rika irawati
Shutterstock via Kompas.com
Ilustrasi pencegahan corona 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. PPKM mikro ini diterapkan 14 hari mulai 22 Juni hingga 5 Juli mendatang.

Selama PPKM Mikro, pemerintah menentukan, kegiatan perkantoran dibatasi.

Pemerintah mewajibkan kantor di kawasan zona merah dan risiko tinggi penularan Covid-19 menerapkan work from honme (WFH) atau bekerja dari rumah kepada 75 persen karyawannya.

Hanya 25 persen karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

Ketentuan itu diputuskan dalam rapat terbatas yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait, Senin (21/6/2021).

Baca juga: Pemkab Purbalingga Perketat PPKM Mikro, Tempat Wisata Harus Tutup 21 Juni-5 Juli 2021

Baca juga: Posko PPKM Mikro Kecamatan Bae Kudus Ditengok Panglima TNI dan Kapolri, Bakal Dibawa ke Madura

Baca juga: Kunjungi Pati, Panglima TNI dan Kapolri Minta Fungsi Posko PPKM Diperkuat, Ini Alasannya

Baca juga: Kapolri Terjunkan 600 Personel ke Kudus, Kawal Penanganan Covid di 60 Desa

"Bahwa kegiatan perkantoran atau tempat kerja ini, baik oleh K/L (kementerian/lembaga) sudah ada surat edaran daripada Menteri PAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi), demikian pula untuk pengaturan BUMN dan BUMD ini di zona merah ini WFH-nya 75 persen," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Selain di zona merah, kegiatan perkantoran wajib menerapkan WFH bagi 50 persen karyawan.

Airlangga menyebutkan bahwa WFO wajib diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara itu, WFH disarankan diberlakukan secara bergilir agar tak ada karyawan yang diam-diam pergi ke luar daerah.

"Jadi, WFH-nya kalau bisa bergiliran agar tidak ada yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain dan ini tentunya akan diatur lebih lanjut baik oleh K/L maupun oleh pemerintah daerah," ujarnya Selain perkantoran, pemerintah juga membatasi kegiatan di sejumlah sektor lain.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved