Haji 2021

Dana Haji Rp 150 Triliun Dikabarkan Dipakai untuk Infrastruktur, Ini Penjelasan Kemenag Purbalingga

Kemenag Kabupaten Purbalingga mengumpulkan koordinator haji kecamatan untuk menjelaskan terkait batalnya pemberangkatan calon jemaah haji 2021.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Acara rapat koordinasi dan sosialisasi tentang batalnya keberangkatan haji termasuk calon jamaah haji di Kabupaten Purbalingga di aula Uswatun Khasanah Kankemenag Purbalingga, Rabu (9/6/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengumpulkan koordinator haji kecamatan untuk menjelaskan terkait batalnya pemberangkatan calon jemaah haji 2021.

Rapat koordinasi sosialisasi tentang batalnya keberangkatan haji termasuk calon jemaah haji di Kabupaten Purbalingga itu dilaksanakan Rabu (9/6/2021), di aula Uswatun Khasanah Kankemenag Purbalingga.

Dalam kesempatan itu, Kemenag Purbalingga juga meluruskan berbagai kabar bohong terkait pembatalan keberangkatan calon haji, yang beredar.

Satu di antaranya, terkait pengelolaan dana haji Rp 150 triliun.

Terkait hal ini, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Purbalingga Khamimah, mengungkapkan, dana haji dikelola secara baik.

Baca juga: Warga Keluhkan Kondisi Jalan Menuju Bandara JB Soedirman Purbalingga, Berlubang dan Bergelombang

Baca juga: Bupati Purbalingga Ingin Koperasi yang Ada Mencontoh KPRI Guyub Rukun, Ini Keunggulannya

Baca juga: Viral di Medsos Baut-baut di Jembatan Merah Lepas, Bupati Purbalingga Cek Langsung. Ini Hasilnya

Baca juga: Tolak Beri Uang THR, Pedagang Buah di Bobotsari Purbalingga Dikeroyok Tukang Palak

Menurutnya, dana dikelola sesuai syariah yang ditetapkan. Pengelolaannya juga demi kemaslahatan calon jemaah haji sendiri.

Khamimah menjelaskan, seharusnya, calon jemaah haji membayar ongkos haji mencapai Rp 70 juta. Namun, dalam pelaksanaannya, calon jemaah haji hanya membayar sekitar Rp 35 juta.

"Itu juga untuk jemaah sendiri. Itu subsidi dari dana haji yang dikelola yang menghasilkan Rp 7 triliun-8 triliun per tahun," katanya dalam rilis yang diterima.

Khamimah meminta para koordinator calon jemaah haji yang hadir, meluruskan kabar yang tidak benar di tengah masyarakat.

"Kami meminta kepada yang hadir untuk meluruskan kabar yang tidak benar tersebut. Sehingga, tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," tambahnya.

Sementara Kapala Kemenag Purbalingga Karsono berharap, batalnya keberangkatan calon jemaah haji tidak ditanggapi dengan kepanikan oleh masyarakat.

Menurutnya, berita yang banyak beredar di tengah masyarakat, justru kurang konstruktif dan memunculkan kecemasan di tengah masyarakat, khususnya bagi calon jemaah haji.

"Waktu Menteri mengumumkan pembatalan keberangkatan haji, spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat membuat kegaduhan dan menimbulkan kecemasan pada calon jemaah haji," katanya.

Baca juga: Dapat Bantuan, Bocah Penderita Hidrosefalus di Bawang Banjarnegara Dikunjungi Dokter Setiap Pekan

Baca juga: Cuaca Purbalingga Hari Ini, Kamis 10 Juni 2021: Diperkirakan Berawan saat Siang dan Hujan Malam Hari

Baca juga: Cuaca Purwokerto Hari Ini, Kamis 10 Juni 2021: Berawan Sepanjang Hari hingga Malam

Dia mencontohkan, adanya kabar bohong atau hoaks yang beredar, semisal dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur sehingga dikabarkan dana yang telah disetor sudah tidak ada.

Selain itu, ada juga hoaks yang menyatakan, pemerintah Republik Indonesia memiliki utang penyelenggaraan haji kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi.

"Semua itu tidak benar. Dana haji tidak digunakan untuk infrastruktur dan pemerintah RI tidak memiliki utang terkait akomodasi dan lain-lain," ungkapnya.

Sementara, koordinator haji dari Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Sugeng Kurniawan, mengaku kecewa dan sedih atas keputusan pemerintah yang tidak memberangkatkan calon jemaah haji di tahun 2021 ini.

Namun, dirinya, bersama calon jemaah lain, memahami apa yang dilakukan pemerintah demi keselamatan, kesehatan, dan keamanan.

"Kami sedih dan kecewa untuk kali kedua, kami tidak bisa berangkat. Tapi, kami memahami keputusan pemerintah demi keselamatan kami," ujarnya. (Tribunbanyumas/jti)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved