Pemerintah Berlakukan Lagi PPKM Mikro Mulai 1 Juni 2021, Mal Hanya Boleh Buka Sampai Pukul 21.00 WIB

TRIBUNBANYUMAS.COM - Pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mulai 1 Juni 2021.

Pelaksanaan PPKM Mikro tersebut merupakan tindak lanjut pengetatan perjalanan yang berlangsung saat libur Lebaran beberapa waktu lalu.

Kebijakan ini diambil lantaran kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Pemerintah berharap, penerapan PPKM Mikro di seluruh wilayah dapat menekan angka kasus corona.

Keputusan ini disampaikan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/5/2021).

"Oleh karena itu, untuk PPKM mikro selanjutnya 1-14 Juni mendatang maka Gorontalo, Maluku, Maluku Utara diikutsertakan. Ditambah Sulawesi Barat," ujar Airlangga dikutip dari Kompas.com.

Waspadai lonjakan

Dalam jumpa pers, Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia perlu mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur Lebaran.

Baca juga: Ingin Zero Kasus Covid-19, Polres Kebumen Masih Gencar Bagikan Masker

Baca juga: Positif Covid, 12 Nakes di Cilacap Dipastikan Tidak Terinfeksi Varian India

Baca juga: Tahanan di Mapolresta Banyumas Jalani Swab Antigen Covid-19, 8 Orang Dinyatakan Negatif

Baca juga: Catatan Ganjar Pranowo: Ada Delapan Daerah di Jateng Masuk Zona Merah Covid-19

"Yang perlu diperhatikan adalah dalam siklus 4-5 minggu ke depan," ujar Airlangga.

Berkaca pada libur Natal 2020, terdapat kenaikan kasus yang puncaknya pada 5 Februari 2021.

Sampai Minggu (23/5/2021), angka kasus aktif Covid-19 mencapai 5,32 persen, atau sedikit naik dibandingkan pekan sebelumnya.

Bersamaan dengan itu, ada tren kenaikan kasus harian Covid-19 dari yang semula di kisaran angka 3.800-4.000 kasus, kini menjadi 5.000 kasus per hari.

"Dalam satu pekan ini, kita juga melihat beberapa kasus ada kenaikan, namun masih dalam taraf yang jauh lebih kecil dibandingkan sesudah Lebaran tahun kemarin," imbuh Airlangga.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Indonesia, Muhajir Effendy, memprediksi terjadi lonjakan kasus Covid-19 seusai Lebaran, terjadi pada Juni ini.

Hal ini disampaikan Muhajir saat meresmikan Gedung Banyumas Institute Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jumat (28/5/2021).

Muhajir pun meminta beberapa wilaya di Jawa Tengah menangani secara sungguh-sungguh kasus Covid-19 yang terjadi.

Di antaranya, di Kudus yang mengalami lonjakan kasus dan di Cilacap yang ditemukan varian baru Covid-19 dari anak buah kapal (ABK) asal Filipina yang berlayar dari India.

"Oleh karena itu saya berkunjung ke sini, untuk memantau bagaimana penanganan ABK kapal yang positif varian baru asal India tersebut," ujar Muhajir kala itu.

Aturan PPKM mikro

Aturan PPKM mikro ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021.

Baca juga: Ditunda, Tarik Tunai dan Cek Saldo Nasabah Bank Himbara di ATM Link Masih Gratis

Baca juga: Dipinang Barcelona, Sergio Aguero Teken Kontrak Rp 1,7 Triliun untuk 2 Tahun

Baca juga: Belum Diresmikan, Jalan Lingkar Brebes-Tegal Mulai Dipadati PKL dan Anak Nongkrong

Baca juga: Dua Hari Hilang Tersapu Ombak di Pantai Menganti Kebumen, Bocah asal Sleman Ditemukan Tewas

Berikut rangkuman aturan PPKM mikro yang telah ditetapkan pemerintah:

• Tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) 50 persen.
• Kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan tatap muka (offline).
• Perguruan tinggi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
• Restoran atau makan/minum di tempat dibatasi 50 persen.
• Layanan pesan antar diperbolehkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
• Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
• Kapasitas tempat ibadah dibatasi 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
• Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen yang diatur dengan Perda atau Perkada.
• Kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25 persen dengan pengetatan protokol kesehatan.
• Sektor transportasi, kendaraan umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional.
• Kegiatan konstruksi diizinkan berjalan 100 persen, demikian pula dengan sektor-sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, perbankan, dan logistik. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengetatan Perjalanan Berakhir, PPKM Mikro Kembali Berlaku 1 Juni".