Breaking News:

Berita Purbalingga Hari Ini

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Purbalingga Capai Rp 7,1 Miliar, Berikut Rincian Penggunaannya

Kabupaten Purbalingga mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 7.167.576.000.

ISTIMEWA
Petani tembakau di Dusun Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Kamis (27/5/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pada 2021, Kabupaten Purbalingga mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 7.167.576.000.

Penggunaan DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru, PMK 206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT

Aturan tersebut mengatur dengan detail penggunaan DBHCHT.

Baca juga: Setuju Raperda Usulan DPRD, Bupati Purbalingga: Hiburan Harus Selaras Nilai Agama dan Kearifan Lokal

Baca juga: Pria Ini Sepertinya Sudah Ketagihan Masuk Penjara, Kali Ini Menjambret Kalung di Mipiran Purbalingga

Baca juga: Bupati Purbalingga Minta OPD Prioritaskan Pembangunan Fisik dari DAK: Jangan Sampai Kembali ke Pusat

Baca juga: Selamat, Sudah Kelima Kalinya, BPK Beri Predikat Opini WTP Kepada Purbalingga

Pertama, sebesar 25 persen dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Penggunaannya antara lain untuk keperluan pelayanan kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana dan iuran kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. 

Kedua, sebesar 50 persen dialokasikan untuk Pembinaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Bahan Baku. 

Angka tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu 35 persen untuk pemberian bantuan.

Yaitu BLT, subsidi harga, dan iuran jaminan produksi yang diperuntukan bagi buruh pabrik dan petani tembakau. 

Sementara 15 persen untuk peningkatan keterampilan kerja berupa pelatihan, bantuan modal, dan bantuan saprodi. 

Kemudian peningkatan bahan baku berupa pelatihan, sarana dan prasarana, penanganan pasca panen. 

Kemudian, ketiga sebesar 25 persen dialokasikan untuk Pembinaan Industri, Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal.

"Anggaran DBHCHT dikelola oleh Dinkes, Dinpertan, Dinpora, Dinkominfo, Dindikbud, Diperindag, Dinaker, dan Satpol PP."

"Sekretariatnya ada di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga," ujar Kasi Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga, Gunanto Eko Saputro kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (27/5/2021).

Penggunaan dan Pengawasan kegiatan DBHCHT dilakukan oleh Sekretariat DBHCHT Provinsi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Kantor Pelayanan Bea Cukai Purwokerto. (Permata Putra Sejati)

Baca juga: 51 Reka Adegan Diperagakan Saat Pelaku Bunuh Mertua dan Kakak Ipar, Kasus Pembunuhan Sadis di Kendal

Baca juga: HK Akhirnya Ditangkap, Ini Alasan Pelaku Coba Bunuh Kekasihnya di Hutan Lindung Singorojo Kendal

Baca juga: Sutijah Dengar Suara Rintihan Aduh-aduh, Penemuan Mayat Pria di Gombel Lama Semarang

Baca juga: Nasib Apes Dialami Dua Maling Motor Ini, Pembeli Sudah Bersama Polisi di Bubakan Semarang

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved