Selamat, Sudah Kelima Kalinya, BPK Beri Predikat Opini WTP Kepada Purbalingga

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pemkab Purbalingga untuk kelima kalinya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

Perolehan opini ini ditandai dengan penyerahan dokumen hasil pemeriksaan atas LKPD oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Senin (24/5/2021) di Aula Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah.

Baca juga: Pelaku Gunakan Modus Tanya Alamat, Jambret Kalung Warga Mipiran Purbalingga

Baca juga: Bupati Purbalingga Minta OPD Prioritaskan Pembangunan Fisik dari DAK: Jangan Sampai Kembali ke Pusat

Baca juga: SMAN Bobotsari Purbalingga Masuk Enam Besar Lomba Perpustakaan Tingkat Jateng

Baca juga: Ini Harga Tiket Citilink Rute Purbalingga-Jakarta, Beroperasi Mulai 1 Juni 2021

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas dukungan dan kerja sama selama ini. 

Demikian juga kepada pimpinan OPD dan rekan ASN yang telah membantu dan kerja keras untuk mempertahankan predikat opini WTP kelima kalinya.

"Mudah-mudahan predikat WTP ini bisa terus dipertahankan dan ini menjadi semangat, motivasi untuk bekerja lebih baik lagi."

"Khususnya dalam rangka melakukan tata kelola keuangan secara transparan dan akuntabel," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (24/5/2021).

Selain Purbalingga, penyerahan dokumen hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2020 juga diberikan kepada Kabupaten Tegal dan Purworejo yang secara bersamaan.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK Jateng, Ayub Amali menyampaikan, BPK melakukan pemeriksaan keuangan dan memberikan opini berdasarkan 4 kriteria.

Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, dan efektivitas sistem pengendalian interen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2020, masih terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian.

Seperti masih dijumpai adanya pengelolaan dan penatausahaan aset tetap misalnya tanah belum bersertifikat, atau sertifikat belum balik nama.

Ada juga yang dimanfaatkan pihak lain yang tidak didukung perjanjian, aset dengan keamanan kurang.

Demikian terkait persediaan masih kurang tertib.

Masih ada pekerjaan yang menimbulkan kelebihan pembayaran karena kurang volume atau adanya denda denda yang belum diselesaikan.

Selain LHP, BPK juga melampirkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan masing-masing kabupaten.