Berita Kabupaten Semarang

Pengusaha Ngadu ke Dewan, Kena Pungli Izin Usaha di Kabupaten Semarang

Jika pengusaha dalam menjalankan usahanya tidak sesuai aturan main, DPRD Kabupaten Semarang mengharap adanya tindakan hukum sebagaimana di Perda.

Penulis: M Nafiul Haris | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/M NAFIUL HARIS
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Wisnu Wahyudi. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - DPRD Kabupaten Semarang meminta penegak peraturan daerah (Perda), dalam hal ini Satpol PP tidak tebang pilih menindak oknum yang bermain dalam perizinan usaha di Bumi Serasi

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Wisnu Wahyudi mengatakan, banyak pengusaha yang mengadu mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan di Kabupaten Semarang. 

Baca juga: FAKTA BARU Pungli di Kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul Semarang: Dia Pernah Tersandung Kasus Serupa

Baca juga: Takmir Masjid di Kabupaten Semarang Wajib Lapor ke Polsek setempat Jika Ingin Gelar Salat Idulftri

Baca juga: 77 Dusun di Kabupaten Semarang Rawan Kekeringan, BPBD Siapkan Bantuan 163 Tanki Air Bersih

Baca juga: Guru dan Siswa Terpapar Covid-19, Wali Kota Semarang: Dipastikan Bukan Karena Uji Coba PTM

"Dinas-dinas terkait yang mengurus perizinan sesuai aturan harusnya memberi kemudahan."

"Kalau ada lama, pemohon sebaiknya juga melapor, karena apa ada banyak broker di perizinan."

"Jangan sampai dimanfaatkan," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (28/4/2021). 

Menurut Wisnu, dalam mengurus perizinan di Kabupaten Semarang sebenarnya tidak ada kesulitan.

Terlebih sekarang memakai sistem online. 

Meski demikian, dia tidak menampik adanya broker perizinan hanya saja untuk membuktikan hal tersebut juga dirasa sangat sulit. 

"Karena selama ini belum ada izin, usaha sudah berjalan."

"Kalau sampai seperti itu, dugaan adanya pungli bisa jadi benar."

"Karena selama ini Komisi C DPRD Kabupaten Semarang banyak menyidak di situ ada pelanggaran," katanya.

Politisi PDIP itu menyatakan, saat dikonfirmasi dinas terkait mengaku sudah melayangkan surat ke penegak perdana.

Hanya saja, tidak ada tindaklanjut dari Satpol PP Kabupaten Semarang

Ia menambahkan, jika pengusaha dalam menjalankan usahanya tidak sesuai aturan main, DPRD Kabupaten Semarang mengharap adanya tindakan hukum sebagaimana tertuang pada Perda. 

"Tapi kenyataan pengusaha-pengusaha itu mengadu."

"Jadi jangan sampai perusahaan ini tidak mau mengurus izin, kalau salah tutup saja."

"Warga juga jangan meminta CSR dalam bentuk apapun agar tidak ada dugaan ini dan itu," ujarnya. 

Sebelumnya Komisi C DPRD Kabupaten Semarang menerima aduan yang dikirim ke Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang oleh seorang pengusaha yang mendapat tekanan. 

Bahkan, sempat diminta menemui oknum tersebut dan dimintai sejumlah uang sebagai jaminan karena izin usaha masih berjalan. (M Nafiul Haris)

Baca juga: 25 Warga Sampangan Semarang Positif Covid, Pulang Takziah Lanjut Rekreasi ke Temanggung

Baca juga: Pelaku Sewa Ruko Sehari di Temanggung, Toko Sembako di Solo Kena Tipu, Pesan Barang Cara COD

Baca juga: Pasutri Asal Brebes Ini Bikin Kurma Berbahan Tomat, Sempat Gagal 10 Kali Saat Rintis Usaha

Baca juga: Peneror Putri Bupati Brebes Ternyata Pecatan Polisi, Pelaku Sempat Tabrak Portal Gerbang Mapolres

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved