Breaking News:

Berita Kudus

Dipanggil Satpol PP untuk Klarifikasi Pernyataan, DPRD Kudus Meradang

Ketua DPRD Kudus Masan menyayangkan sikap Satpol PP yang meminta klarifikasi kepada Ketua Fraksi PKB Ali Ihsan atas pernyataan terkait sweeping.

TRIBUNBANYUMAS/RAKA F PUJANGGA
Ketua DPRD Kudus Masan memfasilitasi pertemuan Satpol PP kepada anggota DPRD Ali Ihsan terkait pernyataan sweeping di sejumlah TPQ, di gedung DPRD Kudus, Senin (26/4/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Ketua DPRD Kudus Masan menyayangkan sikap Satpol PP yang meminta klarifikasi kepada Ketua Fraksi PKB Ali Ihsan atas pernyataan terkait sweeping yang dilakukan Satpol PP Kudus ke sejumlah lembaga pendidikan Madin dan TPQ. Pernyataan tersebut disampaikan Ali Ihsan dalam Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Permintaan klarifikasi Satpol PP itu disampaikan dalam surat yang meminta Ali Ihsan datang ke kantor Satpol PP Kudus, Selasa (27/4/2021).

Namun, sebelum pertemuan itu, Masan memfasilitasi pertemuan kedua pihak di gedung DPRD, Senin (26/4/2021).

Menurut Masan, pemanggilan Ali Ihsan oleh Satpol PP itu melanggar etika administrasi. Apalagi, sebagai wakil rakyat, Ali Ihsan memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.

"Anggota dewan mempunyai hak menyampaikan pendapat di dalam sidang, yang dilindungi undang-undang," katanya, Senin.

Baca juga: Capres Fiktif Asal Kudus Ini Bikin Meme KRI Nanggala 402: Saya Minta Maaf, Hanya Sebatas Guyonan

Baca juga: Hanura Usulkan 2 Nama untuk Isi Kursi Bupati Kudus, Keduanya Kader Partai

Baca juga: Bupati Kudus Imbau Warga Lapor ke Satgas Covid Tingkat Desa saat Kedatangan Tamu dari Luar Daerah

Baca juga: Bupati Kudus Imbau Warga Lapor ke Satgas Covid Tingkat Desa saat Kedatangan Tamu dari Luar Daerah

Baca juga: 450 Pengendara Kena Tilang Elektronik di Kudus, Mayoritas Tak Pakai Helm dan Berboncengan Tiga

Sehingga, undangan untuk klarifikasi itu, lanjut Masan, dinilai melanggar administrasi.

Pihaknya pun berharap, proses klarifikasi prosedural.

"Tugas anggota DPRD Kudus untuk menyerap aspirasi masyarakat, untuk selanjutnya disambungkan kepada kepala daerah. Mereka ini memiliki hak imunitas," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah mengatakan, dari temuan laporan di lapangan, pihaknya tak menemukan hasil sesuai pernyataan Ali Ihsan.

"Timnya menyatakan tidak melaksanakan sweeping," ujar dia.

Halaman
12
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved