Disdik Blora: Masih Ada Orangtua Siswa Tidak Setuju Digelar PTM, Solusinya Blended Learning

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA - Pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Blora sejauh ini berjalan tanpa kendala.

Bahkan tercatat sudah 100 persen SMP yang telah melakukan PTM.

Meski begitu terdapat sejumlah orangtua siswa yang tidak sepakat PTM digelar.

"Baik SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Blora yang jumlahnya 95 sekolah sudah melakukan tatap muka," ujar Sekretaris Disdik Kabupaten Blora, Endang Rukmiati kepada Tribunbanyumas.com, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Tanah Liat Disulap Jadi Cemilan, Orang Menyebutnya Ampo, Kuliner Jadul Asal Blora

Baca juga: Lobi Lion Air Group Layani Halim-Blora, Bupati Arief Berharap Bandara Ngloram Segera Beroperasi

Baca juga: Tiga ASN Ini Ajukan Pensiun Diri, BKD Blora: Alasannya Karena Sakit

Baca juga: Citilink Batal Mendarat di Bandara Ngloram Cepu Blora, Imbas Larangan Mudik Tahun Ini

Sementara untuk SD yang melakukan tatap muka yakni 464 dari 597 sekolah.

Untuk Paud sudah ada 16 yang menggelar PTM.

Masing-masing kecamatan ada satu Paud yang gelar PTM.

Endang menjelaskan, dari hasil evaluasi yang telah pihaknya lakukan, sejauh ini tidak ada klaster baru penularan Covid-19 di sekolah.

"Protokol kesehatan ketat diterapkan di masing-masing satuan pendidikan."

"Sekolah juga dipantau oleh Puskesmas setempat," kata Endang.

Yang paling penting atas berlakunya PTM di masing-masing sekolah adalah izin dari orangtua siswa.

Tidak dimungkiri dengan dibukanya PTM ada sejumlah orangtua siswa yang tidak sepakat.

Di antara alasan mereka yang tidak sepakat yakni khawatir akan kondisi anaknya saat jauh dari pengawasannya.

“Khawatir tidak bisa mengawasi mobilitas sang anak juga interaksi anak."

"Sebab pandemi masih berlangsung,” katanya.

Bentuk ketidaksepakatan orangtua terhadap PTM dituangkan langsung dalam sambungan telepon ke sekolah.

Ada juga orangtua yang datang ke sekolah guna mengutarakan ketidaksepakatannya.

Kemudian ada orangtua siswa yang tidak sepakat PTM dan melaporkannya pada Gubernur Jawa Tengah.

Bagi orangtua yang tidak sepakat PTM, kata Endang, maka sang anak tetap belajar di rumah.

Artinya, dalam melangsungkan pembelajaran pihaknya memberlakukan metode blended learning atau campuran antara tatap muka dan daring.

Tercatat, kata Endang, hanya beberapa orangtua yang tidak setuju PTM.

Orangtua siswa yang sepakat PTM lebih banyak jumlahnya.

Umumnya, mereka berikut sang anak sudah jenuh dengan pembelajaran daring yang berjalan sekira setahun.

Memang PTM yang saat ini berlangsung masih memberlakukan prasyarat yang harus dipenuhi.

Di antaranya yakni siswa yang masuk hanya 50 persen dari kapasitas kelas.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah berlangsungnya protokol kesehatan secara ketat selama PTM.

Selain dari semua hal tersebut, kepala daerah dalam hal ini bupati juga memiliki wewenang untuk menentukan dibuka atau tidaknya sekolah dalam menjalankan PTM.

Hal itu, ujar Endang, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang mana kewenangan PTM berada di masing-masing daerah.

Meski masih ada sejumlah sekolah di bawah tanggung jawab Disdik Kabupaten Blora yang belum menggelar PTM, pada Juli 2021 ditargetkan semuanya sudah menggelarnya.

Namun sebelumnya pada Juni 2021 ditargetkan seluruh guru sudah selesai divaksin.

Sementara saat ini, kata Endang, jumlah guru yang telah divaksin yakni sekira 1.600.

Jumlah tersebut belum ada separuhnya dari jumlah total guru yakni sekira 5.000. (Rifqi Gozali)

Baca juga: BI Purwokerto Tidak Lagi Layani Jasa Penukaran Uang, Jelang Lebaran Langsung ke Bank Umum

Baca juga: Permintaan Mukena Ecoprint Purbalingga Meningkat Jelang Idulfitri, Dibandrol Rp 350 Ribu-Rp 1,5 Juta

Baca juga: Kisah Saiful di Pamardi Raharjo Banjarnegara, Sempat Dinyatakan Hilang, Kini Sudah Bersama Keluarga

Baca juga: Pengusaha Carica di Dieng Wonosobo Kembali Harus Gigit Jari Tahun Ini, Imbas Larangan Mudik Katanya