2 Jabatan OPD di Pemkab Purbalingga Kosong, Sementara Dirangkap Staf Ahli dan Kabag Kesra

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Dua kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Purbalingga, kosong per 1 April 2021. Kekosongan ini terjadi lantaran pejabat sebelumnya purna tugas.

Dua kursi pejabat yang kosong adalah jabatan kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) serta Camat Purbalingga.

Terkait kekosongan jabatan ini, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi sementara jabatan tersebut.

Acara serah terima jabatan itu dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati, Selasa (6/4/2021).

"Sehubungan dengan purna tugas Bapak Sediyono (Kepala DKPP), Bapak Raharjo Minulyo (Camat Purbalingga) yang pensiun atas permintaan sendiri, tentunya perlu ditunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan itu," kata Tiwi, sapaan bupati.

Baca juga: Bupati Purbalingga Berharap, Golaga Jazz Festival Bisa Masuk Calender Event Kemenpar

Baca juga: Terjerat Kasus Narkoba, Pemuda Asal Bobotsari Akhirnya Ucap Ijab Kabul di Musala Polres Purbalingga

Baca juga: Warga Bedagas Purbalingga Ditemukan Tewas Dini Hari di Dapur, sebelumnya Pasang Plester Lantai

Baca juga: Panitia Imlek Nasional Salurkan 40 Ton Beras di Purbalingga, Buat Warga Terdampak Covid-19

Tiwi menunjuk Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan Zainal Abidin untuk rangkap jabatan sebagai Plt kepala DKPP.

Dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Eni Sosiatman, sebagai Plt Camat Purbalingga.

"Saya menunjuk Bapak Zainal Abidin, dulu pernah berpengalaman sebagai Kepala Dinas Pertanian yang saat itu juga mengurusi perikanan. Sedangkan Pak Eni Sosiatman, sebagai Plt Camat Purbalingga, karena dulu berpengalaman di wilayah sebagai sekretaris Camat," ungkapnya.

Kepada Plt Camat Purbalingga, Tiwi berpesan agar mereka membenahi permasalahan administrasi dan keuangan di Kecamatan Purbalingga.

Menurutnya, perlu adanya pembinaan masif kepada jajaran staf sehingga nantinya tidak ada kejadian-kejadian yang berurusan dengan aparat penegak hukum.