Breaking News:

Berita Politik

Pengurus DPC Partai Demokrat Mengadu ke Polresta Banyumas, Ada Apa?

Pengurus DPC Partai Demokrat Banyumas mendatangi Polresta setempat, Kamis (25/3/2021).

TRIBUNBANYUMAS/PERMATA PUTRA SEJATI
Pengurus DPC Partai Demokrat Banyumas mendatangi Polresta Banyumas dalam rangka ingin mendapatkan perlindungan hukum, Kamis (25/3/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Pengurus DPC Partai Demokrat Banyumas mendatangi Polresta setempat, Kamis (25/3/2021). Mereka ingin meminta perlindungan secara hukum pasca-Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serda, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Ketua DPC Partai Demokrat Banyumas Susilo Rini mengatakan, berdasar putusan Kementrian Hukum dan HAM RI, ketua umum sah partai berlambang bintang mercy tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono.

Putusan itu bernokor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 dan AD/ART No M.HH.09-AH.11.01 Tahun 2020, serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI No 15 Tanggal 19 Febuari 2021.

Terkait kondisi sekarang, Susilo Rina meminta pihak kepolisian tidak memberikan izin jika ada orang yang mengaku sebagai Partai Demokrat serta menggunakan logo Demokrat diluar DPC yang ada sekarang.

Baca juga: Sambangi KPU Banyumas, Rombongan DPC Partai Demokrat Pimpinan Susilo Rini Serahkan SK Pengurus

Baca juga: ASN Kecamatan Gembong Minta Maaf Kepada Kader Demokrat Pati, Unggah Status Cikeas Dinasti Korup

Baca juga: Bupati Banyumas Minta Pemerintah Desa Lakukan Evaluasi PPKM Mikro Setiap Pekan

Baca juga: Sentra Vaksinasi Covid-19 dari BUMN Bakal Dibuka di Banyumas, Prioritas Masih untuk Lansia

Bahkan, pengurus DPC Demokrat Banyumas mengancam melaporkan ke pihak berwajib jika ada orang yang membuat kegiatan mengatasnamakan Partai Demokrat.

Ia pun mengatakan, sudah mengetahui siapa orang dari Banyumas yang terlibat dalam KLB tersebut.

Meski begitu, pihaknya belum memberikan jawaban terkait sosok yang dimaksud.

"Misalnya, ada yang datang ke KLB, seolah-olah mendapatkan surat mandat dari saya. Berarti dia memalsukan tanda tangan saya. Semisalnya terjadi seperti itu, ya saya laporkan kalau memang ada bukti-bukti," katanya.

Ia melanjutkan, logo Partai Demokrat telah didaftarkan dan diakui oleh negara.

Hal itu sesuai nomor pendaftaran IDM000201281 dan disahkan oleh Kementrian hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2008 dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017 hingga 24 Oktober 2027.

"Kalau ada pihak lain yang pakai (logo) itu, menyalahi itu, ada sanksi hukum, ada sanksinya juga. Terutama, di Pasal 100 ayat 1 UU No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, sanksi hukuman penjara lima tahun, denda Rp 2 miliar," jelasnya.

Baca juga: Tak Terkendali saat Lewati Turunan di Kejobong Purbalingga, Mobil Pikap Berakhir di Kolam Ikan

Baca juga: Bupati Semarang Pastikan Guru Honorer Juga Dapat Vaksin Covid, Pelaksanaan Vaksinasi Bertahap

Baca juga: Lagi, 16 Juta Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia. Kemenkes Berharap Vaksinasi Covid Bisa Dipercepat

Baca juga: 10 Penghuni Rumah Kontrakan di Matraman Jakarta Tewas Terbakar, Api Terlihat seusai Subuh

Menurutnya, saat ini, KLB di Deli Serdang sudah mulai bergerak.

Mereka membentuk DPP versi mereka, kemudian DPD tingkat provinsi, termasuk di Jawa Tengah.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polresta Banyumas Kompol Sulistyo Dwi Cahyono mengapresiasi kedatangan DPC Demokrat kantornya.

"Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, polisi melakukan tindakan hukum kan sebagai perlindungan hukum kepada warganya. Jadi kami terima aduan ini secara profesional," ucapnya. (Tribunbanyumas/jti)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved